Oleh: Kennorton Hutasoit
PILIH (calon gubernur/calon wakil gubernur) bersih transparan profesional, bukan SAR (suku agama ras). Itu slogan yang diusung salah satu bakal calon gubernur (balongub) Sumatera Utara (Sumut) Basuki Tjahaja Purnama yang mendaftarkan diri ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kendati kampanye belum dimulai dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut pun belum menetapkan cagub dan cawagub, namun baliho berukuran sekitar 6 meter persegi betuliskan slogan itu sudah terpasang hampir di setiap perempatan jalan utama di Medan, antara lain di Jl Brigjen Katamso dan Jl Djamin Ginting.
Slogan yang diusung mantan Wali Kota Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung itu berbeda dengan yang dilakukan balongub lainnya yang hanya memasang gambar separuh badan dengan tulisan calon gubernur Sumut 2008-2013.
Balongub yang sudah memasang gambar-gambar mereka antara lain Rudolf M Pardede, Chairuman Harahap, Syamsul Arifin, Ali Umri, Mayjen Tritamtomo, Benny Pasaribu, Abdul Wahab Dalimunthe, dan Raden Bagus Darori. Bahkan balongub itu pun sudah mengiklankan gambar-gambar mereka melalui surat kabar lokal.
Para balongub saat ini berusaha keras mendapat dukungan partai politik (parpol) untuk pencalonan cagub yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Sumut periode 2008-2013 yang akan dilaksanakan pada April mendatang. Persaingan sangat ketat, karena setiap parpol hanya bisa mengusung satu nama cagub/cawagub untuk didaftarkan ke KPUD. Syarat cagub/cawagub yang bisa mendaftar ke KPUD pun harus dicalonkan satu parpol atau koalisi parpol yang perolehan suara atau kursi di DPRD 15%.
Sampai saat ini balongub yang sudah memenuhi syarat pendaftaran baru Ali Umri yang dicalonkan Partai Golkar dengan perolehan kursi 22,3% (19 kursi) dari 85 Anggota DPRD Sumut. Sedangkan balongub lainnya antara lain Rudolf M Pardede, Chairuman Harahap, Syamsul Arifin, Mayjen Tritamtomo, Letjen Cornel Simbolon, HT Milwan, Benny Pasaribu, Abdul Wahab Dalimunthe, dan Raden Bagus Darori belum mendapat dukungan parpol yang memenuhi persyaratan pendaftaran.
Beragam
Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Sumatera Utara (USU) Ridwan Rangkuti mengatakan walaupun papol belum menetapkan cagub masing-masing secara resmi, namun sudah dapat diprediksi yang akan maju ke Pilkada nanti paling banyak lima pasangan. Yakni pasangan cagub/cawagub Golkar Ali Umri-Bahdin Nur Tanjung, PDIP Mayjen Tritamtomo-Rudolf M pardede, koalisi PKS-PBR Abdul Wahab Dalimunthe-Romo Raden Syafei, koalisi PPP-PBB Syamsul Arifin-Hasrul Azwar. “Pasangan kelima koalisi Partai Demokrat-Partai Damai Sejahtera yang sampai saat ini masih mempertimbangkan apakah mengusung calon sendiri atau dua parpol ini berkoalisi ke PDIP. Koalisi papol ini sebenarnya kendaraan terakhir bagi Chairuman Harahap yang sampai saat ini belum mendapat dukungan parpol untuk memenuhi pendaftaran cagub,” katanya.
Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN), ujar Rangkuti, kecenderungannya mereka akan berkoalisi dengan Partai Golkar dengan mengusung cawagub. “Bisa saja mereka mengusung kader PAN atau tetap mengusung Ali Umri-Bandin Nur Tanjung, karena Bahdin Nur Tanjung itu tokoh Pemuda Muhammadiyah,” katanya.
Pertarungan politik pada Pilkada Gubernur nanti akan sangat beragam, bahkan sangat kecil peran parpol. Dari pasangan cagub dan cawagub akan sangat kuat pertarungan faksi politik, agama, dan etnisitas. Pertarungan ini juga tak terlepas dari pertarungan militer, karena paradigma Pemerintah Pusat melihat Sumut masih sama dengan paradigma Orde Baru yakni Sumut harus dipimpin militer.
“Di atas kertas dukungan ke pasangan cagub/cawagub Ali Umri-Bahdin Nur Tanjung sudah meraih di atas 20% karena, Golkar meraih 22,3% suara pada Pemilu 2004. Pasangan ini sangat berpeluang, apalagi perpaduan antara Melayu (Pantai Timur Sumut) dengan Batak Pesisir (Pantai Barat Sumut). Tapi pasangan Tritamtomo-Rudolf M Pardede juga berpeluang menang, karena soliditas partai PDIP yang perhitungan saat ini bisa memperoleh suara mencapai 20% lebih besar dari perolehan Pemilu 2004. Pasangan ini akan didukung pemilih nasionalis dan pemilih dari pengaruh peranan Tritamtomo sebagai sosok militer. Sosok Rudolf M Pardede akan mendulang suara dari pemilih beragama Kristen dan Batak Toba,” katanya.
Yang menjadi kuda hitam dalam Pilkada Gubernur nanti yakni pasangan Abdul Wahab Dalimunthe-Romo Raden Syafei. Pasangan ini akan mendapat dukungan sebagian kader Golkar yang bisa memerosotkan suara untuk pasangan Ali Umri-Bahdin Nur Tanjung, karena sosok Wahab sebagai sesepuh Golkar di Sumut. Pasangan ini juga akan didukung kaum etnisitas Jawa yang saat ini sekitar 33 % penduduk Sumut ialah etnis Jawa. “PKS sebagai partai yang memiliki kader militan, Wahab sebagai sosok sesepuh Golkar dan birokrat berpengalaman, serta Romo Raden Syafei sebagai tokoh muda Jawa yang berpengaruh bisa mendulang suara dari kantong-kantong nasionalis, etnisitas (Jawa-Mandailing), faksi politik Golkar, dan ormas,” katanya.
Sedangkan pasangan Syamsul Arifin-Hasrul Azwar diprediksi mendapat dukungan dari ormas pemuda, ormas Islam PPP terutama Parmusi. “Pasangan ini agak lemah di pantai barat Sumut yang penduduknya didominasi etnis Batak Toba dan Batak Pesisir,” katanya.
Kondisi politik saat ini berbeda dengan Pilkada Gubernur Sumut yang dilakukan secara perwakilan oleh DPRD Sumut. Ketika itu T Rizal Nurdin-Rudolf M Pardede (dicalonkan Fraksi PDI-P), Amrun Daulay-Baskami Ginting (Fraksi PAN), dan Chaeruman Harahap-Serta Ginting (Fraksi Partai Golkar). Hasil putaran pertama, pasangan Rizal-Rudolf memperoleh sebanyak 39 suara disusul Chaeruman-Serta 27 suara, sedangkan Amrun-Baskami hanya memperoleh 19 suara. Pada putaran kedua, Rizal-Rudolf memperoleh 51 suara dan Chaeruman-Serta 33 suara.
Pada Pilkada Gubernur Sumut 2008 nanti juga diperkirakan dua putaran. “Yang sangat memungkinkan bertarung pada putaran kedua yakni Golkar dan PDIP, atau Golkar dan koalisi PKS-PBR, atau PDIP dan koalisi PKS-PBR,” kata Rangkuti.
Rangkuti mengatakan berdasarkan teori ada tiga hal pemilih dalam memilih yakni alasan politik (faksi politik), budaya, dan agama. “Tiga hal itu terjadi di Sumut. Faksi politik akan terjadi Sumut, misalnya di Golkar, sebagian kader Golkar akan memilih Ali Umri dan sebagian akan memilih Abdul Wahab. Memilih berdasarkan etnisitas juga akan terjadi karena kecenderungan penganut agama Kristen akan memilih pasangan pelangi yang ada calon Kristen. Begitu juga masalah budaya, etnis Jawa akan memilih calon Jawa, akan berbeda dengan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2004 yang tidak ada dari etnis Jawa, padahal 33% penduduk Sumut etnis Jawa,” katanya.
Rangkuti menilai kekuatan parpol dalam Pilkada langsung sangat kecil. Justru pengaruh faksi politik, etnisitas, dan agama yang lebih dominan. “Kondisi seperti ini menjadi ancaman bagi parpol dan kepentingan bernegara. Parpol harus instrospeksi diri dan melakukan perbaikan,” katanya.
Guru Besar Antropologi Universitas Negeri Medan (Unimed) Bungaran Antonius Simanjuntak menilai politik Pilkada Gubernur Sumut belum mencerminkan politik yang mengakomodasi kepentingan publik. “Seharusnya pada Pilkada Gubernur Sumut ini sudah harus ada platform (agenda) politik dari Pemerintah Daerah, parpol pengusung calon, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, yang harus disinkronisasi dengan platform cagub/cawagub. Atas dasar itu terjadilah kontrak politik Kalau platform politik itu dilanggar calon yang sudah menjabat nantinya, maka akan ada sanksi sesuai kontrak politik. Kondisi saat ini politik kita masih lebih mementingkan faksi, etnis, agama, ormas, dan individualisme. Platform politik itu tentunya mengandung program yang sasarannya mencapai kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan penegakan hukum,” katanya.**
Catatan Tambahan (Kalau Perlu)
Syamsul Arifin (Bupati Langkat) mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tapi karena perolehan kursi PPP hanya 12,9%, parpol itu harus berkoalisi dengan parpol lain untuk memenuhi persyaratan 15%. “Saya sudah dicalonkan PPP,” kata Syamsul. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran itu, Syamsul berupaya mengumpulkan parpol yang perolehan kursi DPRD hanya satu kursi antara lain Patriot Pancasila, Pelopor, Partai Indonesia Baru (PIB), dan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Tapi Syamsul juga mendaftar ke PDIP, walau tipis kemungkinan ia didukung partai berlambang banteng itu.
Sampai saat ini PDIP belum menetapkan cagub yang akan mereka daftarkan ke KPUD. Jumat (28/12) kader PDIP mulai dari pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menyelenggarakan rapat kerja daerah khusus (rakerdasus) penjaringan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Dalam rakerdasus itu Rudolf Matzuoka Pardede diusulkan seluruh (28) DPC PDIP. Namun pengusulan itu tidak mutlak menjadikan Rudolf sebagai cagub PDIP. Tujuh cagub lainnya yang muncul pada rakerdasus yakni Chairuman Harahap, Mayjen Tritamtomo, Benny Pasaribu, Basuki Tjahaja Purnama, Cornel Simbolon, Syamsul Arifin dan Raden Bagus Darori juga akan diusulkan ke DPP PDIP. Delapan cagub tersebut tetap berpeluang untuk dipilih dan ditetapkan DPP PDIP sebagai cagub dan cawagub. Dari delapan cagub PDIP itu, empat sosok yang bertarung kuat ialah Rudolf M Pardede, Chairuman Harahap, dan Mayjen Tritamtomo, dan Letjen Cornel Simbolon.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan kursi 9,4% DPRD Sumut pun belum menetapkan cagub yang akan mereka usung. Ada lima nama yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumut ke DPP yakni Abdul Wahab Dalimunthe, Chairuman Harahap, Syamsul Arifin, Ali Umri, dan HT Milwan. Dari lima nama itu ada dua yang menguat yakni Syamsul Arifin dan Abdul Wahab.
Sedangkan Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan perolehan kursi 5,8% DPRD Sumut mengusung Abdul Wahab Dalimunthe. “Kami sudah melakukan komunikasi koalisi parpol dengan PKS untuk mengusung Abdul Wahab Dalimunthe sebagai cagub. Kalau ini berjalan mulus koalisi PBR dan PKS mencapai 15,2% sudah cukup untuk memenuhi persyaratan pendaftaran cagub/cawagub ke KPUD Sumut,” kata Wakil Ketua PBR Sumut Tosim Gurning.
Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) perolehan kursi DPRD Sumut 9,5% dan Partai Demokrat perolehan kursi DPRD Sumut 11,7% sampai saat ini masih memunculkan cawagub. Sangat mungkin dua parpol ini menguatkan posisi tawar mengusung cawagub untuk berpasangan dengan cagub yang diusung parpol seperti Golkar, PDIP, atau koalisi PKS-PBR, atau koalisi PPP-PBB. Kalau itu yang terjadi berarti cagub yang muncul nantinya hanya empat yakni cagub Golkar, PDIP, koalisi PKS-PBR, dan koalisi PPP-PBB. **
Komentar Terbaru