You are currently browsing the monthly archive for Mei 2007.

oleh Kennorton Hutasoit

KUBURAN pun dikenakan pajak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Pekuburan Tionghoa Yayasan Marga Ong di Jl Medan -Tanjung Morawa Kilometer (Km) 13, satu di antara belasan pekuburan Tionghoa yang dikenakan pajak.

Afeng, 45, petugas Yayasan Marga Ong keberatan terhadap pemungutan pajak itu. Tapi apa daya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang tetap memungut pajak kuburan bersenjatakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pajak Luas dan Kemewahan/Penghiasan Kuburan.

Terdapat puluhan kuburan di Yayasan Marga Ong. Ukuran pekuburan itu bervariasi yaitu lebar 4 meter (m), panjang 5 m; lebar 6 m, panjang 8 m; dan lebar 8 m, panjang 12 m. Di areal yang luas sedikitnya dua hektare itu terdapat juga tempat penyimpanan abu kremasi. Semua kuburan dan PBB dikenakan pajak.

“Dengan adanya Perda itu (Perda Nomor 26 Tahun 2000), pihak keluarga yang anggota keluarganya dikuburkan di sini wajib membayar pajak. Padahal, Yayasan sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Afeng kepada Media Indonesia di lokasi pekuburan itu, Sabtu pekan lalu.

Ketua Paguyuban Sosial Marga Tiongoa (PSMTI) Medan Karya Elly menilai Perda Nomor 26 Tahun 2000 itu salah satu bentuk diskriminasi terhadap Tionghoa. Menurut catatan PSMTI terdapat belasan yayasan yang mengelola pekuburan di Kabupaten Deli Serdang. “Seluruh yayasan itu wajib membayar PBB dan pajak kuburan. Perda itu tak masuk akal, sebab siapa pun tahu kuburan itu bukan barang mewah,” katanya pada seminar tentang Mengkritisi Perda tentang Pajak Retribusi Kuburan di Medan, Sabtu pekan lalu.

Pasal 1 huruf f Perda Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan Pajak yang dimaksud pajak luas dan kemewahan/penghiasan kuburan adalah pungutan daerah setiap kuburan yang melebihi panjang dua meter dan lebar 1,75 meter.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Deli Serdang Poltak Tobing mengatakan Perda itu dimaksudkan untuk membatasi pemakaian lahan yang tak produktif. “Kuburan yang dikenakan pajak yaitu kuburan yang melebihi ukuran yang diatur dalam Perda yaitu panjangnya 2,5 m, lebar 1,5 m, dan kedalaman 1,5 meter. Kalau lebih dari itu dikenakan pajak karena dianggap kemewahan. Ini membatasi agar areal yang produktif jangan dijadikan kuburan sehingga tidak produktif lagi,” katanya.

Agustrisno, staf pengajar Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik USU mengatakan untuk membuat standarisasi istilah luas dan kemewahan pada sebuah kuburan dan sekaligus menghindari konflik diperlukan suatu resolusi seperti dialog. “Pandangan masyarakat Tionghoa memelihara kuburan orang mati dengan harapan yang dimakamkan itu tidak mengalami kesengsaraan di dalam kuburan. Kuburan penuh gaya arsitektur sesuai Feng Shui dan Hong Shui. Pada hari Cheng Beng, Tionghoa berkumpul di makam orang tuanya untuk membersihkan, memelihara, dan menghormati arwah orang tua mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa pemeliharaan kuburan merupakan ungkapan terimakasih yang berkaitan dengan Hau (bakti) kepada orangtua,” katanya.

Oleh karena itu istilah luas atau mewah sebuah kuburan sebagaimana yang dimaksud pihak yang berwenang pada Perda Nomor 26 Tahun 2000 itu belum tentu benar bagi masyarakat Tionghoa. “Bagi mereka (masyarakat Tionghoa bentuk sebuah kuburan adalah ungkapan atau ekspresi metafisis-religius bukan untuk menunjukkan kemewahan atau gengsi sosial, tetapi lebih mengarah pada sikap bakti (hau) kepada keluarga yang sudah mati,” katanya.

Pajak kuburan juga bertentangan dengan hukum Islam. Guru Besar Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Nur A Fadhil Lubis mengatakan tanah kuburan umum, dan sebagian kuburan keluarga, berstatus benda wakaf. Sebagai benda wakaf maka pengaturan tentang pekuburan jenis ini sesuai dengan wakaf, umumnya. Ini termasuk ketentuan bahwa benda wakaf tidak dikenakan pajak. “Inilah sebabnya juga pajak terhadap kuburan tidak dikenal dalam pemikiran maupun pengamalan hukum Islam. Sedangkan retribusi terhadap pelayanan terntentu bagi kepentingan kuburan merupakan bagian dari yang ditentukan melalui jalur musyawah,” katanya.

Menurut Fadhil Perda Pajak/Retribusi Kuburan Kabupaten Deli Serdang sebaiknya ditinjau ulang dengan lebih seksama dan dengan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat serta didasarkan atas asas keadilan, kemaslahatan, dan permusyawaratan.
Wakil Ketua Laboratorium Konstitusi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Faisal Akbar Nasution menilai Perda Nomor 36 Tahun 2000 itu bertentangan dengan azas hukum yang berlaku. “Pasal 1 huruf f Perda Nomor 26 Tahun 2000 bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan bahwa objek pajak yang tak dikenakan PBB adalah objek pajak yang … pada huruf b digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,” katanya.

Perda Nomor 26 Tahun 2000 ini juga bertentangan dengan pasal 2 ayat (4) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 yang menyebutkan objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan memunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. “Apakah meninggal dunia dan dikuburkan pada pemakaman umum yang terdapat pada daerah kabupaten/kota memang benar hanya penduduk/kabupaten Deli Serdang. Praktiknya, banyak orang yang meninggal dunia dikebumikan di luar domisili tempat ia semula bertempat tinggal,” katanya.

Komisi A DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Fraksi Golkar Siswo Adi Suwito selaku Panitia Khusus (Pansus) mengatakan pihaknya akan segera mencabut Perda tersebut. “Kami akan membahas revisi Perda yang nantinya mengatur kuburan yang sesuai ukuran tak dikenakan pajak,” katanya.

Sikap desakan mencabut Perda Nomor 26 itu juga disampaikan Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Deli Serdang Janwar Juandi. “Perda ini tak mengacu pada prinsip-prinsip keadilan. Yang menyediakan kuburan itu yayasan bukan pemerintah, tapi Pemkab Deli Serdang mengutip pajak. Padahal Pemkab itu sendiri sudah mengutip PBB dari pihak yayasan, tapi juga mengutip pajak dari keluarga yang mati yang ada di kuburan. Ini namanya memajak orang mati. UU kita tak mengenal pajak untuk orang mati,” katanya.**
Diliput Sabtu, 3 March 2007

oleh Kennorton Hutasoit

Samin Jantan, 50. Penduduk desa Taiwan itu bekerja sebagai nelayan. Ia seorang penduduk miskin dari ratusan penduduk miskin yang ada di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Desa tempat tinggalnya sekitar 70 kilometer dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumut. Sejak kecil kehidupannya di tepi pantai pesisir Timur Kabupaten Serdang Bedagai. Pria berkulit hitam setinggi 160 meter berfostur sedang, itu telah melaut selama 30 tahun lebih.

“Sejak kecil saya tinggal di kampung ini. Kalau di rumah ini, kami tinggal setelah berkeluarga. Kami sudah tinggal puluhan tahun di sini,” kata pria berambut ikal dengan tipikal alis mata putih. Ia tinggal di sebuah rumah berukuran delapan meter persegi dengan dinding tepas. Atapnya rumbia. berlantai tanah. Penghasilannya tak mencukupi kebutuhan keluarga. Sebab ia baru bisa melaut kalau cuaca memungkinkan.

“Biasanya kalau cuaca bagus, tangkapan ikan lebih banyak. Itupun maksimal dapat Rp100 ribu per minggu. Kadang kalau badai, kami gigit jari. Hasil tangkapan ikan pun tak cukup membeli bahan bakar minyak (BBM). Kadang perkiraan kami meleset, kami perkirakan tak badai setelah di tengah laut ternyata badai,” katanya di Serdang Bedagai, Sabtu lalu.

Terdapat puluhan nelayan yang nasibnya hampir sama dengan Samin. Penghasilan mereka pas-pasan dan rumah mereka terbuat dari dinding tepas. Di tengah kemiskinan yang menimpa para nelayan itu, ada juga sejumlah rumah mewah beton yang menyilaukan bagi para nelayan.
Berdasarkan data Pemprov Sumut, terdapat sekitar 46.562 rumah tangga miskin atau sekitar 33,11 persen dari 140.623 rumah tangga yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan jumlah penduduk miskin sekitar 74.710 jiwa atau sekitar 12.34 persen dari 605.630 penduduk kabupaten tersebut.

Penduduk di sepanjang pantai yang bekerja sebagai nelayan merupakan kantong-kantor kemiskinan di Sumut. Penduduk miskin juga menyebar di daerah-daerah (25 kabupaten/kota) lainnya di Sumut. Selain nelayan, penduduk miskin lainnya bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan.

Jumlah penduduk miskin Sumut terus meningkat. Pada 2006 meningkat dari 1.806.060 jiwa menjadi 1.979.702 jiwa pada 2007. Saat ini (2007) penduduk miskin sekitar 15.66 persen dari total 12.64 juta jiwa penduduk Sumut.

Dari sudut jumlah, penduduk miskin terbanyak secara berurutan yaitu di Kabupaten Langkat (199.240 orang atau 19,65%), Kabupaten Simalungun (162.110 orang atau 19,39%), dan Medan (160.650 orang atau 7,77%).

Kalau dilihat dari persentase kemiskinan, kabupaten termiskin ialah Kabupaten Nias Selatan dengan persentase penduduk miskin sekitar 37.66% dengan jumlah rumah tangga miskin 39.339 rumah tangga atau sekitar 78,72% dari totak 49.975 rumah tangga. Urutan kedua ditempati Kabupaten Nias dengan persentase penduduk miskin 36,19% dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 61.660 rumah tangga atau sekitar 75,90% dari total 81.242 rumah tangga.

Seluruh Fraksi di DPRD Sumut (Fraksi Golkar, PDIP, PPP, PDS, PKS, FBR, dan PD) menyoroti persoalan kemiskinan ini. Mereka menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumut belum mengacu pada skala prioritas untuk mengentaskan kemiskinan.

“Sama sekali tidak ada keberpihakan Pemprov terhadap mereka (petani). Sebagai contoh pengadaan bibit kelapa sawit dan karet tak sampai Rp100 juta. Padahal belanja pegawai di Biro Keuangan Pemprov Sumut mencapai Rp3,5 miliar. Ini sangat ironis,” kata Juru Bicara Fraksi PPP Nailul Amali di Kantor DPRD Sumut, pekan lalu.

Pendapatan Daerah Pemprov Sumut 2007 Rp2.462,1 miliar (Rp2,4 triliun). Sedangkan Belanja Daerah Rp2.717,8 miliar (Rp2,7 triliun). RAPBD Sumut defisit Rp255,6 miliar. “Anggaran untuk sektor pertanian hanya sekitar Rp30 miliar. Untuk sektor perikanan dan kelautan tak lebih dari Rp20 miliar. Ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan Pemprov Sumut terhdap petani dan nelayan. Anggaran ini hanya segelintir dari APBD,” kata Hidayatullah, Anggota Panitia Anggaran DPRD Sumut dari Fraksi PKS.

Menurut Hidayatullah pihak politisi (DPRD) juga belum berpihak pada kepentingan rakyat, karena tak ada kesamaan persepsi mendesak Pemprov Sumut agar memrioritaskan pengentasan kemiskinan. “Sampai saat ini belum ada kesamaan persepsi yang menyatakan anggaran yang ideal untuk pengentasan kemiskinan dalam hal ini petani dan nelayan,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut RE Nainggolan berkilah bahwa prioritas utama Sumut ialah pembangunan infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur itu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumut,” katanya.**
Diliput 30 Maret 2007

Oleh Kennorton Hutasoit

MENJELANG petang sejumlah bangau putih ke luar dari sarangnya mencari mangsa. Itu seolah menghiasi pemandangan di areal tambak udang di pantai Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu pekan lalu. Namun bagi pemilik tambak, bangau itu hama yang kerap memangsa udang.

Anton, 32, lari-lari kecil mengusir burung bangau itu, karena semakin banyak mematok udang dari areal kolam yang sedang dikuras. Kolam itu hendak dipanen. Memang udangnya belum berumur empat bulan saat yang tepat dipanen. Tapi karena diserang penyakit, udang yang berumur dua bulan itu terpaksa dipanen.

Kolam itu satu dari 17 kolam di lokasi tambak udang milik Along. Udang di kolam itu tak bisa dipertahankan lagi sampai besar. “Kalau dibiarkan, udangnya bisa mati semua, jadi terpaksa dipanen. Ini jelas merugi, paling modal benih aja yang dapat dari hasil penjualan ini nanti,” kata Along sambil menarik-ulur pancingnya di sungai yang mengalir di areal tambak itu.

Along sangat kesulitan mengatasi penyakit udang. Apalagi penyakitnya belum diketahuinya. Ibarat simalakama, kalau penyakit udang muncul, Along tak bisa berbuat banyak. “Kalau dikasih obat-obat, kandungan antibiotik udangnya bisa tinggi. Sementara kalau kandungan antibiotik tinggi, pihak importir tak akan mau menerimanya. Kalau tak diobati, udang bakal mati semua,” katanya. Pada 2007 sudah empat kontainer udang dikembalikan pihak importir karena kandungan antibiotiknya terlalu tinggi.

Tak ada pekerjaan lain bagi Along. Pertimbangannya, kalau tambak ini ditinggalkan ia khawatir lahannya bisa digarap orang lain. Boleh dibilang hanya keluarga Along yang bertahan mengoperasikan tambak udang di desa itu. Ia sudah puluhan tahun mengelola tambak udang. Sulit baginya mengganti usaha itu. Ia pun masih mengelolanya secara intensif dengan melengkapi kolam dengan lampu listrik dan kincir air.

Di sekitar desa itu, ratusan hektare tambak udang diterlantarkan pemiliknya. Bahkan sebagian areal tambak udang sudah beralih fungsi menjadi kolam pancing ikan, kolam ikan mas, dan kebun kelapa sawit.

Areal tambak udang banyak juga diterlantarkan di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Medong, Kabupaten Asahan. Herman seorang Manajer PT Jagat menelantarkan areal tambak udangnya puluhan hektare. “Sekarang kami hanya mengelola 5 ha dari puluhan hektare lahan kami di Kuala Tanjung,” katanya.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Utara (Sumut) mencatat sekitar 80 persen dari sekitar 7.000 lahan tambak udang di Sumut terlantar. Masalahnya, biaya produksi tak sebanding dengan keuntungan.

Kepala DKP Sumut Yosep Siswanto mengatakan terlantarnya lahan tambak udang itu diakibatkan antara lain maraknya penyakit udang windu pada 1990-an, kurangnya keamanan, banyaknya pengutipan liar, dan ketatnya syarat mutu yang ditetapkan pihak importir. “Ini harus dapat segera diatasi, sebab potensi lahan budidaya udang di Sumut masih cukup luas yaitu sekitar 20 ribu ha dari sekitar 70 ribu ha bakau di sepanjang 92 kilometer pantai di Sumut,” katanya.

Pendapat Siswanto berbeda dengan Herman. Menurut Herman banyaknya lahan tambak udang diterlantarkan karena kondisi pasar udang yang sangat tak mendukung. “Keuntungan dari setiap produksi kotor hanya sekitar 25 persen. Untuk memproduksi 1 kilogram (kg) udang dibutuhkan Rp27 ribu tak termasuk biaya tenaga kerja dan biaya pengolahan lahan,” katanya.
Sekarang ini, ujar Herman, tambak udang yang dioperasikan hanya sekitar puluhan hektare di Kuala Tanjung. Padahal pada 1990-an sekitar 900 ha tambak dioperasikan. “Saya pikir merosotnya kegiatan tambak udang di Sumut karena kerusakan lingkungan (mangrove). Secara alami mangrove berfungsi sebagai biofilter. Kalau mangrove itu sudah rusak, otomatis udang di tambak akan gampang diserang penyakit,” katanya.

Doktor Bidang Perikanan dari Universitas HKBP Nommesen (UHN) Pohan Panjaitan mengatakan masalah budidaya udang di Sumut sudah komplikasi. Pengelolaan tambak udang di Sumut tak mengacu pada prinsip-prinsip ekologis.

“Layout (penataan) areal tambak udang di Sumut semrawut, terjadi pengrusakan hutan mangrove, dan penanganan limbah sangat buruk. Pengelola tambak udang di Sumut paling banyak lima persen yang profesional, selebihnya (95 persen) pengusaha atau petani yang tak peduli lingkungan,” kata Doktor Bidang Budidaya Udang lulusan Charles Darwin University itu.
Kalau dihitung-hitung dengan perkiraan produksi udang 12 ton per ha diperlukan 24 ton pakan. Dari 24 ton pakan per ha itu, hanya sekitar 25 persen nitrogen yang diserap dalam tubuh udang. Sisanya sekitar 75 persen menjadi zat racun dalam bentuk amonium. “Itu (racun) menjadi penyebab mudahnya udang diserang penyakit. Untuk mengatasi persoalan ini, ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu memperbaiki dasar tambak, melakukan budidaya dengan sistem tertutup, dan memperbaiki hutan mangrove,” katanya.

Saat ini tambak udang yang beroperasi hanya di Pangkalan Berandan (Langkat), Kuala Tanjung (Asahan), Sibolga (Tapanuli Tengah), dan Hamparan Perak (Deli Serdang). Jenis udang yang dibudidatakan antara lain vaname dan black tiger. Tapi, jenis black tiger itu masih sangat rawan penyakit.**
Diliput 14 April 2007

Oleh Kennorton Hutasoit

LONCENG sepeda para buruh perempuan kebun memecah kesunyian pagi. Menol, itu panggilan untuk buruh perempuan. Jumat akhir pekan lalu, ratusan menol mengayuh sepeda menuju ancak (areal kebun) di sebuah Socfindo di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Karti, 25 seorang di antaranya yang setiap hari bekerja di kebun pembibitan sawit perkebunan itu.

Pendapatan Karti hanya tak lebih dari Rp4.500 per hari. Paling banyak Rp90 ribu per bulan. Itu tak sebanding dengan pengorbanannya yang harus meninggalkan anaknya di babuan (tempat penitipan anak di kebun). Pengeluarannya bisa lebih besar ketika anaknya sakit demam karena kurang dirawat ‘baby sitter’ kebun.

Kenyataan membuat Karti tak bisa mengelakkan pekerjaannya, sebab pendapatan suaminya, setiap bulan hanya cukup untuk kebutuhan seminggu. Rosidi, 28, suami Karti hanya berpendapatan maksimal Rp250 ribu per bulan sebagai buruh harian lepas atau anemer panggilannya seperti dialamatkan kepada buruh harian lepas untuk laki-laki di perkebunan.
Keluarga pasangan Rosidi dan Karti yang dikaruniai dua anak tergolong rumah tangga miskin.

Pendapatannya per bulan lebih kecil daripada Rp500 ribu. Mereka menggunakan satu-satunya kayu bakar untuk memasak. Rumah kebun yang ditempatinya berdinding papan, atapnya sudah banyak bocor. Penerangannya lampu teplok. Sumber air minumnya dari sungai. Buang hajat mereka pun sembarangan di areal kebun, karena tak ada fasilitas jamban.
“Kalau beli susu atau daging, gaji sebulan cuma cukup seminggu. Biar tak mati kelaparan, kami pun makan nasi campur kerupuk sambal dengan hidup paspasan,” kata Karti kepada Media Indonesia di areal kebun Socfindo, beberapa waktu lalu.

Rosidi orang yang tabah. Telah lima tahun bekerja tak juga diangkat jadi karyawan tetap. Syarat kerja utama (SKU) sebutan untuk karyawan tetap. Tak ada jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi pekerja harian lepas seperti Rosidi. Ia juga tak dapat gaji bulanan tetap, tunjangan beras, bonus, dan biaya perumahan.

Cukup banyak keluarga seperti Rosidi yang tergolong rumah tangga miskin di perkebunan. Ada ratusan rumah tangga miskin di kebun Socfindo Serdang Bedagai itu. Kemiskinan juga dialami buruh harian lepas PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP). Sareng, 27, anemer bagian menderes yang sudah bekerja tiga tahun lebih hanya berpendapatan tak lebih dari Rp300 ribu per bulan.

Kondisi kemiskinan buruh harian lepas itu diakui Bandi, 50, mandor kebun tersebut. Dikatakannya, buruh harian lepas itu bekerja pada pohon karet yang sudah tua, sehingga kerjanya berat. Menurutnya ada sekitar 700 buruh harian lepas yang bekerja di PT Bakrie Tanah Raja, Asahan. Buruh harian lepas memang dipandang rendah mulai dari istilah harlep (harian lepas), keswell, bhl (buruh harian lepas), anemer (laki-laki), kontraktor, menol (perempuan) dialamatkan ke dia.

Kelompok Pelita Sejahtera (KPS) Medan mencatat ribuan keluarga buruh harian lepas tergolong rumah tangga miskin menyebar di dua ratusan perusahaan perkebunan di Sumut. “Kehidupan mereka memprihatinkan. Ironisnya, kehidupan pemilik kebun bermewah-mewah,” kata Gindo Nadapdap, advokat KPS yang kerap mendampingi buruh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba menilai kondisi ini bukan semata kesalahan pihak pengusaha. “Kita setuju, pihak perusahaan tak boleh hanya memikirkan keuntungan, tapi harus juga memiliki corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial. Kenyataannya banyak perusahaan untuk bertahan (beroperasi) saja sudah susah karena banyaknya biaya siluman. Kalau dibilang ada pihak pengusaha bermewah-mewah tanpa memperhatikan buruhnya itu tak benar, sebab tanpa buruh perusahaan tak bisa eksis,” katanya.

Peneliti dari Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (Bakumsu) Benget Silitonga menilai keberadaan perusahaan termasuk perkebunan di Sumut tak signifikan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. “Pemerintah kerap kongkalikong mengeruk keuntungan tanpa bertanggungjawab mensejahterakan masayarakat,” katanya dalam diskusi CSR berbasis Hak Azasi Manusia (HAM) di Medan, akhir pekan lalu.

Guru Besar Bidang Sosiologi Universitas Negeri Medan (Unimed) Prof Dr Bungaran Antonius Simanjuntak juga berpendapat pemerintah dan perusahaan cenderung melakukan eksploitasi terhadap masyarakat miskin. “Mereka cenderung karena belas kasihan memberi bantuan, tak merasa wajib mensejahterakan masyarakat miskin,” katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencatat jumlah rumah tangga miskin 2006 sebanyak 944.972 dengan jumlah penduduk miskin 1,97 juta jiwa atau sekitar 15,66 persen dari total 12,64 juta penduduk Sumut. Sebagian di antara penduduk miskin itu menyebar di sekitar perusahaan perkebunan.

Perkebunan memang sektor kebanggaan Sumut. Produk-produknya yang dipamerkan di Pekan Raya Sumut (PRSU) ke-36 memeringati hari jadi Pemprov Sumut ke-59 selama April ini seolah perlambang kemakmuran. Namun bagi sebagian besar buruh harian lepas seperti Rosidi, itu cukup ‘menyilaukan.’ Menurut Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Sumut Eddy Syofian perusahaan perkebunan di Sumut bak negara dalam negara. “Izin perusahaan-perusahaan perkebunan itu ditangani pusat, kami tak punya kewenangan mengaturnya,” katanya.**
Diliput 21/04/2007

BAU BUSUK menyengat hidung ketika memasuki kawasan kumuh Jalan Ketapang, Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), pekan lalu. Buruknya sanitasi seperti di Jalan Ketapang, boleh jadi penyebab berjangkitnya penyakit diare di kota itu.

Sampah bertebaran di kolong rumah-rumah panggung berdinding papan yang berjejer di sepajang jalan itu. Terdapat ratusan rumah di Jalan Ketapang yang panjangnya hanya sekitar 1 kilometer (km). “Dari dulu (Ketapang kawasan kumuh) seperti ini,” kata Idawati, 30, seorang penduduk setempat yang ditemui Media Indonesia, pekan lalu.

Tak ada fasilitas pembuangan sampah di kawasan itu. Mulai dari sampah plastik, sisa makanan, dan limbah dapur juga terlihat di sekitar pemukiman itu. Bahkan jamban untuk buang hajat pun tak dimiliki sebagian besar penduduk setempat. Mereka membuang segala bentuk sampah langsung ke laut. Ketika angin bertiup dari laut tercium berbagai bau yang bisa membuat mual perut bagi yang tak terbiasa.

Penduduk setempat juga sebagian besar belum mendapatkan fasilitas air bersih. Mereka mendapatkan air minum dari air hujan dan sumur yang rentan intrusi air laut. Pada saat hujan lebat dan pasang air laut naik, rembesan air permukaan tanah pun bisa masuk ke sumur-sumur penduduk.

Kota Sibolga berada di pantai barat Sumut yang dapat ditempuh sekitar 10 jam perjalanan kendaraan darat dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumut. Sebagian besar pemukiman berada di pinggir pantai sehingga pada pasang air laut naik, sebagian kawasan pemukiman terendam. Kondisi ini membuat warga rentan terserang penyakit menular antara lain diare. Satu di antara penduduk setempat yang diserang penyakit diare ialah keponakan Idawati yang sempat menjalani perawatan di RSU FL Tobing.

Pengamatan Media Indonesia pekan lalu pihak Rumah Sakit Umum (RSU) FL Tobing Sibolga masih terus menangani pasien diare. Jumat lalu masih ada empat pasien diare lagi yang dirawat di ruang unit gawat darurat (UGD) lantai II RSU itu. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sibolga mencatat sebanyak 212 pasien diare selama 2007, termasuk empat pasien yang masih dirawat di RSU itu. Pasien diare umumnya anak-anak. Jumlah itu belum mencakup pasien-pasien diare yang hanya berobat ke bidan atau mantri.

Berdasarkan pendataan DPRD Kota Sibolga jumlah pasien diare bahkan mencapai 248 orang. Jumlah itu berdasarkan pendataan di RSU FL Tobing dan puskesmas-puskesmas yang menyebar di seluruh (tiga) kecamatan yang ada di Kota Sibolga. Satu di antaranya, akhir April lalu meninggal dunia yaitu bayi berumur delapan bulan penduduk Jl Patuananggi, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota. Bayi itu sempat dirawat di RSU FL Tobing. Setelah menjalani perawatan beberapa hari, bayi itu dipulangkan. Selang beberapa hari di rumah, bayi tersebut meninggal dunia.

“Warga Kota Sibolga yang berada di pantai umumnya kesulitan mendapatkan air bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya warga rentan terserang penyakit menular diare. Namun kalau pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga tanggap, penularan penyakit diare ini dapat diatasi sebelum menyerang banyak korban,” kata Syahlul Umur Situmeang, Ketua DPRD Kota Sibolga.

Menurut Situmeang Pemkot Sibolga harus serius menangani penyakit diare ini. “Penyakit ini terjadi setiap tahun. Karena itu, pihak Pemkot Sibolga sudah bisa melakukan antisipasi dengan membuat program-program yang pembiayaannya ditampung dalam anggaran daerah dan pusat,” katanya.

Wali Kota Sibolga Sahat Panggabean mengatakan pihaknya telah mengerahkan tim gerak cepat di RSU FL Tobing dan setiap puskesmas untuk menangani pasien diare. “Kami sudah mengerahkan petugas medis melakukan upaya pencegahan dan pengobatan pasien diare. Khusus untuk keluarga miskin, biaya perobatan gratis. Soal jumlah pasien diare yang berbeda antara data Dinas Kesehatan Pemkot Sibolga dan DPRD Kota Sibolga, itu hal biasa. Pada prinsipnya itu benttuk kepedulian semua pihak menangani masalah diare ini,” katanya.

Menurut Direktur RSU FL Tobing Lubuk P Saing berjangkitnya diare di kota itu diperkirakan akibat penularan virus melalui makanan. Namun sampai saat ini pihak Pemkot Sibolga belum menyatakan secara resmi penyebab berjangkitnya penyakit diare itu. Padahal kasus penyakit ini telah dinyatakan kejadian luar biasa (KLB).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Fatni Sulani mengatakan dugaan sementara penyebab penyakit diare itu air dan makanan yang dikonsumsi terkontaminasi mikrobia. “Sibolga itu daerah pesisir, kualitas air di sana tergolong buruk. Daerah ini rawan terjangkit penyakit diare,” katanya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut mencatat penderita diare pada 2005 sebanyak 168.072 orang. Jumlah kematian akibat penyakit diare enam orang. Dinkes Sumut juga mencatat 11 kabupaten/kota dinyatakan kejadian luar biasa (KLB) diare pada 2005 dengan 926 kasus dan angka kematian 25 orang termasuk Sibolga. Daerah lainnya yang termasuk KLB antara lain Medan , Sibolga, Tapanuli Tengah, Langkat, Serdang Bedagai, Asahan, dan Labuhan Batu.
Penderita diare terbanyak pada 2005 terdapat di Kota Medan dengan jumlah 38.012 orang. “Ini mengejutkan kami. Pihak Pemkot Medan harus sungguh-sungguh menangani penyakit menular diare ini. Pola bertindak setelah penyakit berjangkit harus dirubah. Penanganan harus dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi agar diare jangan merenggut banyak nyawa,” kata Marudut Nadapdap, Anggota Komisi B DPRD Kota Medan dari Fraksi PDIP. (Kennorton Hutasoit/Yennizar Lubis)
Diliput 05/05/2007

SEJUMLAH massa berunjuk rasa mendesak Dinas Tata Kota dan Bangunan (TKTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Medan agar menertibkan bangunan-bangunan bermasalah. Mereka yang menamakan diri LSM Bintang Rakyat dan Forum Peduli Keadilan Medan melakukan orasi di Kantor TKTB Medan, Kamis pekan lalu.

Para pengunjuk rasa membawa poster dan spanduk bertuliskan Dinas TKTB Medan ‘Sarang KKN’ (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Mereka menuding Dinas TKTB Medan bertindak diskriminatif melakukan pembongkaran bangunan-bangunan bermasalah di Medan .

“Dinas TKTB Medan sampai saat ini tak membongkar rumah mewah Jl Berastagi Nomor 8 Medan, padahal izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan itu bermasalah. Warga di sekitar rumah mewah itu pun ada yang keberatan. Kenapa bangunan di Jl Gaperta yang memiliki IMB, tapi karena ada tetangganya keberatan, TKTB berani membongkarnya. Ini indikasi terjadi praktik suap,” kata Jhoni selaku Koordinator Aksi di Medan, kemarin.

Keberadaan bangunan rumah mewah Jl Berastagi yang bermasalah ini telah menjadi perhatian publik. Kasus ini telah dibahas di Gedung DPRD Kota Medan . Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan Ahmad Parlindungan mengatakan pihaknya telah meminta agar Wali Kota Medan memerintahkan Dinas TKTB membongkar rumah mewah Jl Berastagi itu. “Selain IMB rumah itu bermasalah, pihak warga setempat juga keberatan. Ini sudah cukup menjadi dasar melakukan pembongkaran terhadap rumah mewah Jl Berastagi itu,” katanya.

Rumah mewah itu berlantai tiga dengan lebar delapan meter. Keberadaan bangunan rumah itu telah mengambil alih areal gang kebakaran. “Di lapangan kami tidak menemukan plang IMB. Bangunan itu juga telah berubah fungsi dari ruko menjadi rumah mewah tempat tinggal,” katanya.

Wali Kota Medan juga telah memerintahkan secara lisan kepada Kepala Dinas TKTB untuk mengambil tindakan jika memang bangunan tersebut menyalahi izin. Perintah lisan juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Medan Afifuddin Lubis dan Ketua DPRD Medan Syahdansyah Putra agar pihak Dinas TKTB membongkar rumah Jl Berastagi tersebut. Namun, Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Penertiban Nistoharjoyo yang biasa dipanggil Tohar selaku pihak yang berwenang belum mengambil tindakan.

Kasus serupa terjadi pada satu unit bangunan tanpa IMB di Jalan Putri Hijau, Komplek Sarimas No 2-H, Kelurahan Silalas, Medan . Kendati warga setempat Witekjau Kisanaga telah melaporkan rasa keberatannya terhadap keberadaan bangunan itu pada 23 Mei 2006 lalu, pihak Dinas TKTB belum melakukan tindakan sampai saat ini.

Pembongkaran
Pada Maret 2006, pihak Dinas TKTB telah membongkar paksa 72 bangunan menyalahi IMB dan bangunan yang tidak memiliki IMB di sejumlah kawasan Kota Medan. Bangunan yang dibongkar antara lain bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Sutomo No .47 dan bangunan ruangan kerja dan bengkel mobil di Jalan Gaharu.

Tahun sebelumnya Dinas TKTB membongkar paksa 381 bangunan bermasalah di sejumlah lokasi di Medan antara lain di Jalan AR Hakim No. 19. Bangunan-bangunan itu dibongkar karena IMB dan keberadaannya bermasalah. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi IMB, pasal 18 ayat (1) menyatakan bangunan dapat dibongkar apabila pelaksanaan mendirikan bangunan bertentangan, tidak sesuai atau menyimpang dari izin yang telah diberikan atau tidak memiliki izin.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari AM Sinik mengatakan selama 2006/2007 pihaknya menemukan 156 bangunan bermasalah di Kota Medan . Bangunan tersebut terkait berbagai pelanggaran IMB, izin peruntukan, dan penggelapan pajak.
Bangunan-bangunan bermasalah ini terdapat di Medan Timur, Medan Kota, Medan Sunggal, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Marelan, dan kawasan strategis lainnya di inti kota.
Berdasarkan Perda Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 dan APBD Tahun
Anggaran 2005 Pemerintah Kota Medan telah menganggarkan penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi IMB masing-masing sebesar Rp25,86 miliar dengan realisasi sebesar Rp26,23 miliar atau 101,42% pada 2004 dan Rp24,00 miliar dengan realisasi hingga bulan Agustus 2005 sebesar Rp16.09 miliar atau 67,05% pada 2005.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemkot Medan pada anggaran 2004/2005 terjadi ketidakcermatan pihak Dinas TKTB yang mengakibatkan potensi kerugian negara Rp42,33 juta. Kurangnya setoran retribusi ini erat kaitannya dengan kelalaian dan dugaan praktik suap pihak pemilik bangunan kepada petugas TKTB saat melakukan penarikan retribusi..

Potensi kerugian sekitar Rp42,33 juta itu berkaitan dengan perhitungan wajib pajak retribusi IMB Bangunan Grand Palladium di Jl Kapten Maulana Lubis; Bangunan milik William Jo di Jl Wali Kota /Jl.Ir. H. Juanda; Bangunan Merdeka Walk Tahap II di Jl Balai Kota ; Bangunan pagar milik Sudarmo Komala di Jl Mongonsidi/Jl. Dr. Cipto; dan Bangunan Restoran Ocean Pasific yang berlokasi di Belawan. Selain, meminta pihak Pemkot Medan menyetorkan kekurangan retribusi IMB ke kas daerah, pihak Pemkot juga diminta agar membongkar seluruh bangunan yang bermasalah tersebut.

Wali Kota Medan Abdillah kerap mengingatkan kepada warga, agar jangan mendirikan bangunan tanpa izin, karena kalau dilakukan pembongkaran bangunan, yang rugi adalah warga. “Pemkot Medan terus akan melakukan penataan kota ,” kata Walikota Medan Abdillah kepada wartawan di Medan , belum lama ini.

Kepala Sub Dinas (Kasubdis) Pengawasan, Dinas TKTB Nistoharjoyo kelabakan ketika ditanya wartawan berkaitan dengan kasus rumah mewah Jl Berastagi Nomor 8 yang terkesan tebang pilih dalam menindak bangunan-bangunan bermasalah. “Kami sudah menegor, tapi (rumah mewah Jl Berastagi) dibangun terus. IMB masih revisi, memang kalau dalam proses revisi IMB, gedung belum bisa dibangun. Ini sudah siap bangunannya bagaimana mau dibongkar,” kata Nistoharjoyo yang biasa dipanggil Tohar kepada wartawan di Medan , Kamis pekan lalu.

Tohar mengakui rumah persis di sebelah rumah mewah Jl Berastagi tersebut mengalami retak-retak. Pemilik rumah yang retak-retak keberatan terhadap rumah mewah Jl Berastagi itu. “Memang ada pihak yang keberatan satu keluarga. Sama seperti di Jl Gaperta satu keluarga juga yang keberatan. Sudah kami tindak, sudah kami stop, sudah segala macam, cuma dia (pemilik rumah mewah) yang membandal. Kami meminta supaya Perda (peraturan daerah) dirubah, biar pemilik rumahnya bisa ditangkap,” katanya dengan terbata-bata.
Tohar justru bersikap emosional terhadap wartawan. “Anda saja (wartawan) yang membongkarnya, bawa saja tim dan peralatan ini,” katanya menantang wartawan. (Kennorton Hutasoit/Yennizar Lubis)
Liputan 24/02/07

DAGING ilegal marak di Sumatera Utara (Sumut). Indikasinya, kasus penyelundupan daging ilegal asal Malaysia yang digagalkan terus bertambah. Ironisnya, instansi pemerintah antara lain pihak perdagangan dan peternakan belum pernah menemukan daging ilegal beredar di pasar.

Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Balai menangkap daging ilegal merek Allana dan Adco asal Malaysia, pekan lalu. Daging ilegal tersebut ditangkap dari sebuah kapal nelayan di perairan Tanjung Balai.

Penangkapan daging ilegal juga dilakukan pihak Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Sumut, akhir September lalu. Pihak Polda menangkap sebanyak 20 ton daging ilegal asal Pulau Penang dari sebuah Kapal Marhana di dermaga kecil di Desa Bagan Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Daging ilegal yang diselundukan ke Indonesia diduga berasal dari India. Daging sapi memang tak dikonsumsi di India. Kemungkinan pihak pedagang Malaysia memanfaatkan daging sapi asal India untuk diperdagangkan di Malaysia. Dan sebagian dipasok ke Indonesia.
Daging ilegal itu dikemas di Malaysia. Daging dikemas dalam kemasan plastik. Daging ilegal yang masuk ke Indonesia berbagai merek antara lain merek Allana dan Adco.

Datuk Saiful Zaman Oyong, pedagang daging di Pusat Pasar mengatakan maraknya daging ilegal yang beredar di Kota Medan merugikan pedagang daging resmi. Berdasarkan pengamatan Oyong pedagang biasanya menyelipkan daging ilegal di antara daging lokal. Daging ilegal tersebut dicampur dengan darah sehingga kelihatan daging tersebut berwarna merah.

Kepala Dinas Peternakan Sumut Rahim Siregar mengatakan pihaknya berupaya meminimalisasi penyebaran daging ilegal di Sumut. Dinas Peternakan melakukan pengawasan daging di pasar-pasar daging.

Kepala Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan Sumut Edward D Tambunan mengatakan pihaknya pernah menangkap ratusan kilogram daging illegal bermerek Allana di Pasar Sunggal Medan pada 2003.

Menurut Edward pihaknya hanya bisa mengidentifikasi daging ilegal dengan cara visual. Daging ilegal biasanya berwarna pucat dan lembek. Pada saat dilakukan pengawasan di pasar, petugas sulit menemukan daging ilegal, sebab pedagang biasanya menyembunyikan daging ilegal tersebut.

Ketua Komisi B Tosim Gurning mengatakan pemerintah harus bertanggungjawab atas maraknya daging ilegal di Sumut. Indonesia khususnya Sumut jangan dijadikan tong sampah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Azwar Azis menyatakan sepanjang tak dibuka impor daging dari India secara resmi, daging ilegal akan terus marak.

Menyikap pernyataan Kadisperindah itu, Anggota DPRD Komisi A Syamsul Hilal mengatakan pernyataan tersebut tak seharusnya muncul. Seharusnya Kadisperindag tahu bahwa negara yang dinyatakan pernah terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) dan belum dinyatakan bebas, tak diizinkan mengekspor daging ke negara bebas PMK. Kalau impor daging diperbolehkan dari India ini akan menjadi ancaman terjangkitnya penyakit PMK di Indonesia. “Kalau itu terjadi ternak antara lain kambing dari Indonesia yang selama ini diekspor ke negara tetangga akan terancam terjangkit PMK. Kalau Indonesia sudah terjangkit penyakit, maka tak bisa lagi mengekspor daging ke luar negeri,” katanya. (Kennorton Hutasoit/Yennizar Lubis)
BERITA INI LIPUTAN SAYA Kamis 5 September 2006. GUNAKAN KODE @ken KALAU MENGUTIP BERITA INI.

TEUNOM, sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilanda tsunami pada 26 Desember 2004. Rabu lalu 23 Mei 2007 saya bersama Suhib Nurido, aktivis Organisasi Penguatan dan Pemberdayaan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK) berangkat ke sana.

 

Kami menaiki pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) yang dipiloti Mr Jhon asal
California, Amerika Serikat.  Pesawat itu berangkat pukul 13.00. Ketika itu tak ada orang yang menduduki tempat duduk (seat) kopilot. Saya ditawari Mr Jhon. Senang sekali, saya pun langsung naik lalu  menduduki seat di sebelah kanan Mr Jhon. 

 

Sebelum terbang saya mencoba memegang kemudi pesawat berbaling-baling satu itu. Mr Jhon masih mengutak-atik persiapan penerbangan. Lalu Mr Jhon meminta saya mengenakan sabuk. Saya menurutinya lalu memasang sabuk yang bentuknya seperti Y. Tanpa disuruh Mr Jhon, saya berinisiatif hendak menutup pintu di sebelah kananku. Mr Jhon melarangnya. “Tunggu dulu, nanti sebentar lagi ditutup,” kata Jhon.

 

Jhon menyalakan mesin pesawat. Kemudian dia menekan tombol-tombol yang berada di bagian depan dan atas. Setelah beberapa menit mesin menyala, Jhon meminta saya menutup pintu pesawat tersebut. Saya pun menutupnya dan menekan pengunci pintu ke arah bawah. “Kita siap terbang,” kata Jhon.

 

Mr Jhon memasang earphone di telinganya. Sambil berkomunikasi dengan pihak radar, Jhon mengendalikan pesawat itu ke arah landasan pacu. Saat posisi pesawat sudah berada di landasan pacu mengarah ke Jl Djamin Ginting, lokasi jatuhnya pesawat Mandala Airlines Boeing 737-200, Jhon menekan berbagai tombol hingga suara mesin pesawat semakin kuat. Laju pesawat dengan roda menggelinding mencium aspal landasan pacu pun semakin kencang. Jhon menekan kemudi hingga pesawat terangkat terbang.  Begitu lepas landas (take off) Jhon mengendalikan pesawat menikung ke arah kanan hingga pesawat miring ke kanan. Saya sontak merasa oleng ke kanan. Jhon tertawa. “Tak apa-apa,” kata Jhon senyum.

 

Jhon orang yang ramah dan mau diajak berbincang-bincang. Apalagi dia bisa berbahasa
Indonesia. “Saya selama ini di Papua. Baru beberapa minggu terbang ke
Medan dengan lama perjalanan sekitar 17 jam dari Papua dengan menggunakan pesawat ini,” katanya. Menurut Jhon cuaca di Sumut-NAD lebih stabil daripada di Papua. “Di Papua itu sebentar-sebentar cuaca berubah. Tapi kalau pemandangan di
sana luar biasa. Senang bisa terbang di atas, saya bisa melihat air terjun dan banyak puncak gunung di
sana,” katanya. Sering juga Jhon melepaskan kemudi lalu bercerita-cerita dengan saya. Kadang tiba-tiba pesawat turun atau oleng, baru Jhon memegang kemudinya lagi. Saya sempat takut, tapi saya pikir Jhon juga manusia, dia tak takut kenapa saya harus takut, walau kakiku terasa berkeringat sedikit.

 

Pada penerbangan itu Jhon menghindari awan. Tapi karena awan cukup banyak, pesawat harus menerobos awan tersebut hingga terasa sedikit oleng. “Awan di Pidie, sudah naik, tapi kondisi cuaca masih cukup bagus,” kata Jhon.

 

Setelah terbang sekitar satu jam kami tiba di atas pantai Aceh Barat. Terlihat hamparan tetumbuhan antara lain nyiur, pepohonan, dan semak belukar dari ketinggian sekitar 10 ribu kaki dari pesawat. “Indah sekali pantainya,” kata Jhon. Saya jawab barangkali sebelum tsunami pantai ini pasti jauh lebih indah. 10 menit kemudian setelah percakapan itu, Jhon mengendalikan pesawat yang hendak mendarat (landing) di Bandara Cut Nyak Dien, Kabupaten Aceh Barat, sekitar 30 kilometer (km) dari Meulaboh, ibu
kota kabupaten itu. Dalam pikiranku enak juga duduk di tempat kopilot. Awalnya taku, tapi akhirnya senang aja.**

MEDAN (@ken): Puluhan buruh berunjuk rasa di Kantor DPRD Medan, Rabu (30/05/07). Mereka yang menamakan dirinya Serikat Buruh Sarana Baja Perkasa- Solidaritas Buruh Sumatera Utara (SBSBP-SBSU) meminta pihak perusahaan menaikkan upah mereka sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Medan yaitu Rp821 ribu per bulan. Padahal gaji yang mereka dapat hanya berkisar Rp395 ribu hingga Rp537 ribu per bulan.

Bambang Hirawan, seorang buruh yang turut berunjuk rasa mengaku sudah bekerja sembilan tahun sebagai operator eskavator di perusahaan Sarana Baja Perkasa tersebut, namun hingga saat ini ia digaji hanya RpRp537 ribu per bulan.

“Status kami disebut sebagai karyawan, tapi gaji kami jauh di bawah UMK. Kami juga tak mendapat jaminan sosial seperti Jamsostek atau asuransi kesehatan,”
kata Bambang kepada Media Indonesia di DPRD Medan, kemarin.

Desakan pihak buruh itu sudah berlangsung sejak Maret lalu. Pihak perusahaan malah tak memberikan gaji kepada setiap buruh yang ikut memorotes masalah gaji yang tak sesuai dengan UMK.

Para pengunjuk rasa menggelar sejumlah poster dan spanduk. Mereka meminta agar DPRD Kota Medan memanggil pihak pengusaha untuk membahas persoalan tersebut. “Kami meminta agar DPRD Kota Medan dan Pemkot Medan melakukan upaya-upaya pelaksanaan UMK yang telah ditetapkan. Tentu, kalau ada perusahaan yang tidak mematuhi ini, pemerintah harus bertindak tegas,” kata Agus, pengurus SBSU Sumut.

MEDAN (@ken): Perusahaan asuransi jiwa Sequislife membuka pusat pelayanan regional di Kota Medan yang resmi beroperasi, kemarin. Hal itu dilakukan untuk membangun loyalitas pelanggannya untuk menjadi perusahaan pilihan.

Perusahaan asuransi ini mencapai laba Rp182,750 miliar pada 2006. Itu meningkat sekitar 2,36 kali dibandingkan laba tahun 2005. “Sekitar 15 persen dari keuntungan itu merupakan kontribusi dari warga Kota Medan yang menjadi nasabah kami,” kata Bambang Rudijanto, Direktur Sequislife di Medan, kemarin.

Premi nasabah dari Kota Medan pada triwulan pertama 2006 sekitar Rp235,2 miliar. Pada 2007 triwulan pertama premi nasabah itu meningkat sekitar 27 persen dengan nilai Rp322,6 miliar.
Bambang mengatakan pihaknya menargetkan premi nasional perusahaan asuransi yang memiliki unsur investasi dan tabungan itu sekitar Rp1,1 trilun pada 2007. “Medan termasuk terbesar ketiga yang memberikan kontribusi keuntungan perusahaan setelah Jakarta dan Surabaya. Hingga triwulan pertama 2007, kami mengelola aset sekitar Rp3,9 triliun,” kata Bambang.
Presiden Direktur PT Sequislife Tatang Widjaja mengatakan pusat pelayanan regional itu menyediakan pelayanan mulai dari administrasi, penerimaan premi, hingga transaksi. “Salah satu cara yang kami tempuh memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dengan mengoperasikan pusat pelayanan regional di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya,” katanya.**

MEDAN (@ken): Puluhan buruh berunjuk rasa di Kantor DPRD Medan, kemarin. Mereka yang menamakan dirinya Serikat Buruh Sarana Baja Perkasa- Solidaritas Buruh Sumatera Utara (SBSBP-SBSU) meminta pihak perusahaan menaikkan upah mereka sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Medan yaitu Rp821 ribu per bulan. Padahal gaji yang mereka dapat hanya berkisar Rp395 ribu hingga Rp537 ribu per bulan.

Bambang Hirawan, seorang buruh yang turut berunjuk rasa mengaku sudah bekerja sembilan tahun sebagai operator eskavator di perusahaan Sarana Baja Perkasa tersebut, namun hingga saat ini ia digaji hanya RpRp537 ribu per bulan.

“Status kami disebut sebagai karyawan, tapi gaji kami jauh di bawah UMK. Kami juga tak mendapat jaminan sosial seperti Jamsostek atau asuransi kesehatan,”
kata Bambang kepada Media Indonesia di DPRD Medan, kemarin.

Desakan pihak buruh itu sudah berlangsung sejak Maret lalu. Pihak perusahaan malah tak memberikan gaji kepada setiap buruh yang ikut memorotes masalah gaji yang tak sesuai dengan UMK.

Para pengunjuk rasa menggelar sejumlah poster dan spanduk. Mereka meminta agar DPRD Kota Medan memanggil pihak pengusaha untuk membahas persoalan tersebut. “Kami meminta agar DPRD Kota Medan dan Pemkot Medan melakukan upaya-upaya pelaksanaan UMK yang telah ditetapkan. Tentu, kalau ada perusahaan yang tidak mematuhi ini, pemerintah harus bertindak tegas,” kata Agus, pengurus SBSU Sumut.**

CALANG (@ken): Sekitar 319 nelayan korban bencana tsunami di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tak melaut karena gelombang besar. Diperkirakan gelombang laut setinggi 3-5 meter itu terjadi selama musim barat hingga Oktober mendatang. Untuk sementara para nelayan menangkap ikan di sungai-sungai.

Syukri, 25, sudah tiga minggu tak melaut. Perahu kapasitas 2 grosstone (GT) dari bantuan organisasi non pemerintah (ornop) belum sempat digunakannya. Saat ini ia menangkap ikan di sungai Kuala Teunom dengan menggunakan sampan kecil dengan kapasitas 0,5 ton. “Hasil tangkapan ikan di sungai per hari berkisar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu. Kalau melaut kami bisa mendapat Rp50 ribu per hari,” katanya.

Panglima Laut (kepala adat nelayan) Kecamatan Teunom Said Zainuddin mengatakan pada musim barat seorang pun nelayan tak berani melaut. “Di kecamatan ini ada sekitar 319 nelayan yang terdaftar. Mereka saat ini bekerja sebagai penangkap ikan di sungai-sungai. Sebagian di antara mereka beralih bertani menunggu musim timur dengan gelombang laut yang tenang setelah Oktober nanti,” katanya ketika dihubungi Media Indonesia dari Medan, kemarin.

Untuk membantu para nelayan, pihak Organisasi Penguatan dan Pemberdayaan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK) memberikan bantuan sampan, jaring, dan alat tangkap ikan lainnya kepada para nelayan di sungai. “Bantuan ini kami berikan kepada para nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan. Selain itu, kami juga memberikan modal bantuan kepada nelayan yang mau jadi pedagang ikan,” kata Direktur OPPUK Herwin Nasution kepada Media Indonesia di Teunom, beberapa waktu lalu.

Menurut perkiraan OPPUK ribuan nelayan di sepanjang pantai Kabupaten Aceh Jaya tak melaut selama musim barat ini. “Karena itu kami memberi dukungan kepada nelayan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bantuan yang kami berikan antara lain ternak, alat tangkap ikan di sungai, dan perlengkapan pertanian,” kata Herwin.

Di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, ratusan nelayan juga tak melaut. Gelombang besar di pantai Meulaboh beberapa waktu lalu mengakibatkan sejumlah pohon pinus dan nyiur pantai tumbang. Bahkan sebagian rumah penduduk di kota bekas tsunami itu tertimbun pasir.** GUNAKAN @ken BILA ANDA MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH BERITA INI.

MEDAN (@ken): Tim kesenian Sumatera Utara (Sumut) menjuarai Apresiasi Pertunjukan Rakyat Tradisional Tingkat Nasional yang digelar di Makassar , Minggu (27/5) malam. Tim kesenian Lagak Deli itu menyisihkan finalis dari delapan provinsi lainnya.

Kemenangan tim kesenian Sumut di pentas seni tradisional ini tercatat sebagai keberhasilan yang pertama. Selama ini Sumut bahkan Sumatera dan pulau-pulau lainnya di Indonesia belum pernah ‘menumbangkan’ dominasi kesenian Jawa.

Kesenian yang merupakan kombinasi budaya Melayu dan Batak itu meraup nilai tertinggi dari tim juri diketuai Prof Dr Jasmine Sahab, antropolog dari Universitas Indonesia (UI). Dua anggota juri lainnya dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Kasim Ahmad dan Abdul Kadir dari Departemen Komunikasi dan Informasi.

Kesenian Sumut yang ditampilkan pimpinan Dahri Uhum Nasution (Tok Ai) tersebut perpaduan seni peran, tari, lagu dan musik tradisional. Itu bisa menyisihkan peserta lainnya yakni kontingen dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan (tuan rumah).

“Provinsi Sulsel menempati posisi terbaik ke dua di bawah Sumut, disusul Yogyakarta sebagai terbaik ketiga. Harapan pertama ditempati Provinsi Jawa Tengah, harahapan kedua Kalimantan Selatan di posisi harapan kedua, dan Bali di harapan ketiga,” kata Eddy Syofian, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Pemprov Sumut selaku Ketua Rombongan Tim Kesenian Sumut.

Gubernur Sumut Rudolf M.Pardede berjanji Pemprov Sumut akan memanfaatkan media kesenian tradisional ini untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. “Kita bersyukur atas keberhasilan tim Sumatera Utara menjadi juara pertama tingkat nasional seni pertunjukan tradisional ini,’’ ujar Rudolf. ** CANTUMKAN KODE @ken JIKA ANDA MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH BERITA INI.

MEDAN (@ken): Sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) rawan longsor dan banjir. Hal ini berkaitan dengan curah hujan yang tinggi yang diperkirakan terjadi hingga awal Juni mendatang.

Sejumlah daerah yang rawan longsor antara lain Kabupaten Deli Serdang, Karo, Dairi, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah. Tingkat bahaya longsor di daerah itu dikategorikan tinggi. Salah satu di antara daerah yang rawan longsor yaiti kawasan Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang. Di kecamatan itu terjadi longsor hingga menimbun badan jalan.

“Curah hujan di daerah ini sekitar 348 millimeter (mm) per bulan. Curah hujan itu jauh di atas normal. Daerah-daerah yang kemiriangan lerengnya curam dan penutup lahannya sudah gundul, sangat rawan terjadi longsor,” kata Eron Tarigan, Kepala Sub Bidang Pelayanan Jasa, Balai Besar BMG Sumut kepada Media Indonesia di Medan, kemarin.

Daerah-daerah lain yang tingkat bahaya dikategorikan sedang yaitu Kabupaten Langkat, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Nias, Nias Selatan, Kota Pematang Siantar, Sibolga, dan Padangsidempuan.

Sedangkan daerah-daerah rawan banjir yang dikategorikan tinggi yakni Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, Labuhan Batu, dan Mandailing Natal. Daerah rawan banjir ini juga rentan terkena banjir luapan air sungai antara lain luapan Sungai Deli di Medan, Sungai Ular di Deli Serdang, Sungai Asahan di Asahan, Sungai Wampu di Langkat, dan Sungai Barumun di Labuhan Batu.

Koordinator Dewan Pakar Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut Jonathan I Tarigan mengatakan untuk memperkecil korban bencana alam perlu dilakukan pemetaan kerentanan gerakan tanah (KGT) dengan skala 1:50.000. “Sampai saat ini Sumut belum punya peta itu. Ini sangat perlu untuk mengetahui di mana tanah-tanah labil yang rawan longsor. Setelah pemetaan itu dilakukan, baru bisa dilakukan mitigasi (upaya penyelamatan sebelum bencana) berbasis masyarakat,” katanya.

Jonathan mengatakan curah hujan yang tinggi salah satu pemicu terjadinya longsor. “Faktor-faktor lainnya yang sangat berpengaruh terhadap bencana longsor yaitu kerentanan gerakan tanah akibat gempa atau pelapukan. Tanah-tanah yang berada pada kemiringan curam bisa saja longsor sekalipun tak terjadi hujan lebat. Titik rawan longsor ini perlu dipetakan dan informasi kerawanan longsor diberitahukan kepada masyarakat sebagai upaya mitigasi,” kata Jonathan.** CANTUMKAN KODE @ken KALAU ANDA MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH BERITA INI.

MEDAN (kennortonhs): Jalan Medan-Berastagi di Jl Djamin Ginting Kilometer (Km) 38, Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), kemarin dini hari tertimbun longsor dan pepohonan tumbang. Akibatnya lima ratusan kendaraan dari ke Medan-Berastagi sempat tertahan di sepanjang belasan kilometer di jalan tersebut. Jalan bisa dilewati setelah timbunan longsor dan pohon selesai disingkirkan dari badan jalan sekitar pukul 10.00 Wib pagi kemarin.

Longsor terjadi sekitar pukul 03.00 Wib, setelah kawasan tersebut diguyur hujan lebat sejak Minggu sore. Longsoran dan pohon tumbang menimbun badan jalan sepanjang sekitar 50 meter yang lokasinya tak jauh dari PDAM Tirtanadi Sibolangit.

Tertutupnya badan jalan mengakibatkan kendaraan dari ke Medan-Berastagi tertahan sekitar tujuh hingga 12 jam di kawasan tersebut. Kemacetan terjadi sepanjang belasan kilometer di sepanjang Jl Djamin Ginting itu. “Kami tertahan di sini selama satu malam, kurang lebih 10 jam. Baru ini truk kami bisa jalan,” kata seorang sopir truk bernama Iwan kepada Media Indonesia, kemarin di lokasi longsoran.

Hingga kemarin siang lalu lintas belum sepenuhnya lancar. Kendaraan truk atau trailer bisa berpapasan dengan kendaraan lain harus dipandu polisi atau petugas perhubungan. Walaupun timbunan longsoran dan pepohonan tumbang sudah disingkirkan, namun badan jalan belum bisa sepenuhnya digunakan. “Kami harus memandu kendaraan truk atau trailer yang banyak memakai badan jalan pada saat berpapasan dengan kendaraan lain,” kata anggota polisi Patrolo Jalan Raya (PJR) Ajun Komsirais M Yunus kepada Media Indonesia di lokasi longsoran.

Pembersihan lokasi longsoran sudah mulai dilakukan anggota TNI Komando Rayon Militer (Koramil) Sibolangit dan masyarakat pada 04.00 Wib dini hari. “Karena keterbatasan tenaga dan alat, timbunan longsor dan pepohonan tumbang hanya sebagian yang bisa disingkirkan,” kata Kapten Saut Hutabalian, Danramil Sibolangit. Pembersihan timbunan longsor dan pohon tumbang dengan menggunakan alat berat baru selesai pada pukul 10.00 Wib.**

Medan (Kennortonhs): Hasil pengumuman Pelelangan Pembangunan Kantor Bupati Karo senilai Rp28 miliar diminta agar dibatalkan.  Masalahnya, pengumuman hasil evaluasi dokumen administrasi dan teknis yang dimenangkan PT Adi Mix  Pracetak Indonesia bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun  2003.

Panitia Lelang yang diketuai Chandra Tarigan mengumumkan hasil evaluasi itu pada 21 Mei  2007 pada pukul  18.30 Wib dengan menyatakan PT Adi Mix Pracetak Indonesia sebagai pemenang lelang. Empat peserta lainnya PT Paesa Pasindo Engineering, PT Waskita Karya, PT Lince Romauli, dan PT Budhi Graha dinyatakan gugur tanpa penjelasan dari pihak panitia. “Padahal pada pembukaan dokumen administrasi dan teknis, PT Adi Mix Pracetak Indonesia tidak memenuhi beberapa persyaratan antara lain tidak melampirkan jaminan penawaran dan dokumen asli jadwal pelaksanaan proyek,” kata Ir Saur Maruli Marbun sebagai perwakilan PT Paesa Pasindo Engineering selaku peserta pelelangan. 

Pada saat pembukaan dokumen administrasi dan teknis, Panitia tidak menemukan dokumen asli jaminan penawaran PT Adi Mix Pracetak Indonesia, namun secara tiba-tiba pihak perwakilan perusahaan tersebut memberikannya kepada Panitia Lelang.  “Ini merupakan tindakan post bidding yang artinya bahwa peserta lelang tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I  (C) 3a 2,” kata Marbun.

Ditegaskan juga, pada Lampiran I Bab I (C )  3a 5 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 bahwa panitia atau pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan post bidding.   

Panitia Lelang juga tidak menemukan dokumen asli jadwal pelaksanaan, personil inti, dan daftar peralatan. Ketidaklengkapan dokumen PT Adi Mix Pracetak Indonesia dituangkan dalam berita acara pembukaan dokumen yang ditandatangani oleh saksi-saksi.**

 

 

Medan,  22 Mei  2007

 

Pelelangan Pembangunan Kantor Bupati Karo Senilai Rp28 Miliar Diminta Dibatalkan

 

Hasil pengumuman Pelelangan Pembangunan Kantor Bupati Karo senilai Rp28 miliar diminta agar dibatalkan.  Masalahnya, pengumuman hasil evaluasi dokumen administrasi dan teknis yang dimenangkan PT Adi Mix  Pracetak Indonesia bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun  2003.

 

Panitia Lelang yang diketuai Chandra Tarigan mengumumkan hasil evaluasi itu pada 21 Mei  2007 pada pukul  18.30 Wib dengan menyatakan PT Adi Mix Pracetak Indonesia sebagai pemenang lelang. Empat peserta lainnya PT Paesa Pasindo Engineering, PT Waskita Karya, PT Lince Romauli, dan PT Budhi Graha dinyatakan gugur tanpa penjelasan dari pihak panitia. “Padahal pada pembukaan dokumen administrasi dan teknis, PT Adi Mix Pracetak Indonesia tidak memenuhi beberapa persyaratan antara lain tidak melampirkan jaminan penawaran dan dokumen asli jadwal pelaksanaan proyek,” kata Ir Saur Maruli Marbun sebagai perwakilan PT Paesa Pasindo Engineering selaku peserta pelelangan.

 

Pada saat pembukaan dokumen administrasi dan teknis, Panitia tidak menemukan dokumen asli jaminan penawaran PT Adi Mix Pracetak Indonesia, namun secara tiba-tiba pihak perwakilan perusahaan tersebut memberikannya kepada Panitia Lelang.  “Ini merupakan tindakan post bidding yang artinya bahwa peserta lelang tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I  (C) 3a 2,” kata Marbun.

 

Ditegaskan juga, pada Lampiran I Bab I (C )  3a 5 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 bahwa panitia atau pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan post bidding.  

 

Panitia Lelang juga tidak menemukan dokumen asli jadwal pelaksanaan, personil inti, dan daftar peralatan. Ketidaklengkapan dokumen PT Adi Mix Pracetak Indonesia dituangkan dalam berita acara pembukaan dokumen yang ditandatangani oleh saksi-saksi.**

 

 

 

 

           

 

           

 

Medan (Kennortonhs): Siapa menyangka kalau Sobirin Hasnanto harus mengalami derita akibat benjolan pada belakang kepalanya mencapai berat 20 kilogram. Sulung dari dua bersaudara buah perkawinan Asniar dengan Sugiharto ini adalah penduduk Jl Sungal No 387 Medan Sunggal, Sumatera Utara.

Menurut ibundanya, Sobirin Hasnanto kelahiran Medan, 4 Oktober 2002 ini mulai mengalami pembesaran kepala saat usia tiga bulan, kata dokter akibat tumor.

Mengandalkan penghasilan sebagai buruh kasar sebuah pabrik dan suaminya yang hanya bekerja mocok-mocok mereka terus membawa Sobirin berobat kemana-mana, namun belum menunjukkan hasil membanggakan. Tragisnya, cerita wanita berdarah Nias ini, dia juga sempat tertipu jutaan rupiah oleh seorang yang menjanjikan kesanggupannya menyembuhkan penyakit Sobirin. “Berhasil mengantongi uang jutaan rupiah itu sang pria penduduk kawasan Jalan Ayahanda Medan itu diketahui telah kabur entah kemana,” kenang Asniar.

Asniar dan Sugiharto sangat mengharapkan uluran tangan pihak-pihak yang berkenan turut mengurangi beban material dalam menghadapi getirnya kehidupan di tengah tuntutan harapan akan kesembuhan Sobirin.

Saat ini Sobirin hanya mampu mendatangi trapi pengobatan alternatif, sedang berobat di Jl Percobaan, Tanjung Selamat, Deliserdang. Dengan segala kerendahan hati mereka mengharapkan uluran tangan berbagai pihak. Dapat menguhubungi alamat mereka di Jl Sunggal No 387 Medan Sunggal, telepon 0852 627 52 110. (*)

MEDAN (Kennortonhs): Pejabat Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Djanius Djamin melakukan peninjauan sekaligus pengenalan kampus UISU di Jl Sisingamangaraja, Medan, kemarin. Direncakan perkuliahan akan mulai aktif Rabu (23/5) mendatang.

Direktor Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) dengan Nomor 1128/D/T/2007 tertanggal 18 Mei 2997 menugaskan Djanius Djamin sebagai Pejabat Rektor UISU. Hal itu dilakukan untuk menjalankan aktivitas perkuliahaan yang sempat berhenti akibat bentrokan di kampus tersebut Rabu lalu (9/5).

“Perkuliahan belum bisa dilaksanakan hari ini, karena banyak fasilitas yang rusak (akibat bentrokan). Tentu harus ada perbaikan-perbaikan dulu, paling tidak fasilitas dasar yang sangat penting untuk perkuliahan dan ujian midsemester. Setelah melakukan rapat dengan para dosen, kami merencanakan perkuliahan dimulai Rabu (23/5) mendatang,” kata Djamin yang juga Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed).

Menurut Djamin mahasiswa yang sedang ujian akan melanjutkan ujian midsemester setelah perkuliahan aktif. Yang telah selesai ujian midsemester tak perlu lagi melakukan ujian ulangan.

“Data-data nilai ujian mahasiswa yang ada di Biro Sistem Informasi dan Perencanaan sebagian rusak. Tapi mungkin masih ada data cetak yang masih bisa digunakan, sehingga tak masalah bagi mahasiswa tahap persiapan wisuda. Kalaupun tak ada di kampus, kami masih bisa meminta ke pihak Kopertis. Mahasiswa nggak perlu khawatir,” katanya. Djamin berada di kampus UISU sekitar pukul 08.30. Ia sempat meninjau seluruh ruangan yang rusak akibat bentrokan. Ia juga sempat mengadakan pertemuan dengan para dosen dan pegawai.

Kepala Biro Sistem Informasi dan Perencanaan UISU Suhaemi mengatakan seluruh komputer data nilai mahasiswa rusak total. “Hardisck dan processor komputer pun hilang. Sebelum kejadian, pernah kami buat data back up (duplikat) 2001-2007 dalam bentuk CD, sekarang lagi kami kumpulkan. Mudah-mudahan data itu masih ada dan dapat digunakan,” katanya.

Pengamatan Media Indonesia sejumlah mahasiswa mulai berdatangan ke kampus UISU, kemarin. Rahmad Ridwan, mahasiswa Fakultas Teknik UISU angkatan 2003 mengaku ujiannya terganggu akibat bentrokan itu. Masih ada dua mata kuliah lagi yang belum sempat ujiannya selesai. Eka Septiani, mahasiswa Fakultas Hukum UISU sama sekali belum melaksanakan ujian dan tertunda akibat bentrokan itu. Mahasiswa yang belum rampung ujian midsemester merasa cemas karena belum ada pengumuman pasti ujian kapan dilaksanakan. Kecemasan itu juga dialami Heri Kurnia, mahasiswa Fakultas Sastra yang tinggal menunggu ujian meja hijau. “Katanya wisuda pun tertunda,” kata Heri dengan nada memelas.**


MEDAN (Kennortonhs): Sejumlah warga dari berbagai desa di Sumatera Utara resah karena kampung mereka dinyatakan kawasan hutan. Mereka menilai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 44 Tahun 2005 telah menyerobot kampung dan tanah mereka dan menjadikannya sebagai kawasan hutan.

 

Pengakuan seorang warga asal Desa Perbangunan, Kecamatan Sungai Payang, Kabupaten Labuhan Batu Abdul Sihotang mengaku kampungnya yang berpenduduk sekitar 600 kepala keluarga dinyatakan Dephut berdasarkan Menhut Nomor 44 Tahun 2005 sebagai kawasahan hutan yang masuk dalam register 5.

 

“Kami sudah tinggal di sini (Desa Perbangunan) turun-temurun. Saya sudah berumur 45 tahun lahir di kampung ini. Sebelumnya orangtua saya sudah lama tinggal di sini. Tiba-tiba kawasan ini ditunjuk sebagai kawasan hutan,” kata Abdul kepada Media Indonesia di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Jl Suka Ria,
Medan, kemarin.  

Mereka yang mendatangi kantor Walhi berasal dari berbagai kabupaten antara lain Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Simalungun, dan Humbang Hasundutan. SK Menhut Nomor 44 ini juga telah menunjuk tanah adat dan tanaman kemenyan kami di Humbang Hasundutan menjadi kawasan hutan register. “Tanaman kemenyan itu sumber mata pencaharian penduduk kampung sejak beratus-ratus tahun silam,” kata Tagor, warga asal Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan.

 

Direktur Walhi Sumut Hardi Munthe menilai keluarnya SK Menhut 44 tahun 2005 sangat rancu dan tidak konsisten dengan Perda Nomor 7  tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provnsi Sumut menyatakan luas kawasan hutan Sumut adalah seluas 3.679.338,48 Ha. Berbeda dengan SK Menhut Nomor 44 menyatakan luas kawasan hutan Sumut seluas 3.741.120 Ha.

 

“Dalam SK 44 tahun 2006 jelas yang menjadi konsideran/pertimbangan adalah Perda No.7 tahun 2003. Ini per diklarifikasi konsistensi dan dasar pertimbangan keluarnya SK Menhut No.44 tahun 2005 tersebut,” kata Hardi.

 

Menurut Hardi SK Menhut No. 44 tahun 2005 tiba-tiba saja keluar dengan angka yang tidak berdasar secara logis dan realistis. Hal ini diperkuat dengan belum ada studi atau kajian yang mendasar dan mendalam terhadap penunjukan kawasan hutan tersebut.

 

“Lalu setelah lebih setahun keluarnya SK 44 tahun 2005 kemudian muncul SK Menhut No.201/Menhut-II/2006 tertanggal 5 Juni 2006 yang menyatakan luasan kawasan hutan Sumatera Utara berkurang luasan hutan Sumut seluas 1.109.067 Ha menjadi bukan kawasan hutan. Mekanisme penunjukan luasan tersebut per dipertanyakan. Apakah hanya berdasarkan penafsiran? Yang jelas saat ini masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan merasa resah,” katanya.

 

Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Sumut JB Siringoringo mengatakan penunjukan kawasan hutan itu sebagai tahapan untuk penetapan suatu areal sebagai kawasan hutan. “Pada pengukuran batas-batas hutan yang pelaksanaannya diketuai Bupati/Wali Kota, akan dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan. Apabila ada perkampungan atau areal yang sudah lama dihuni penduduk yang dapat menunjukkan alas hak tanahnya, itu akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Warga yang memiliki alas hak tak perlu resah,” katanya kepada Media Indonesia di
Medan, kemarin.**

Ia merupakan gubernur sipil pertama setelah masa Orde Baru (Orba) dan merupakan orang Batak Toba ke-3 yang pernah menjadi Gubernur Sumatra Utara

Sejarah berdirinya Provinsi Sumatra Utara berawal dari lahirnya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal15 April 1998 yang menetapkan UU No 10 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Sumatra, Dalam UU tersebut disebutkan, berhubung dengan luasnya Sumatra, maka perlu dibagi menjadi tiga provinsi dan pemerintahannya diatur berdasarkan kedaulatan rakyat. Provinsi tersebut adalah Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Khusus Provinsi Sumatra Utara membawahi tiga keresidenan, yakni Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatra Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Walaupun UU pembentukan Provinsi Sumatra Utara baru ditetapkan pada 15 April 1948, namun setahun sebelumnya Pemerintah Pusat telah mempersiapkan gubernur muda sebagai pemimpin pemerintahan pertama di Sumatra Utara, Mr SM Amin dipercaya menduduki jabatan tersebut di mana sebelumnya dia menjabat Kepala Jabatan Kehakiman Daerah Aceh merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Keresidenan Aceh.

Seiak saat itu Provinsi Sumatra Utara terus berkembang meski banyak rintangan dan halangan, terutama menghadapi agresi militer Belanda yang masih berlangsung. Kemudian Dr FL Tobing menggantikannya sejak 1 Desember 1948-31 Januari 1950, Selanjutnya, Sarimin Reksoharjo (14 Agustus 1950-25 Januari 1951). Abdul Hakim (25 Januari 1951-23 Oktober 1953), Mr SM Amin (23 Oktober 1953-12 Maret 1956), ST Komala Pontas (18 Maret 1956-April1960), Raja Junjungan Lubis (1 April 1960-5 April 1963), Eny Karim (5 April 1963-15 Juli 1963), Ulung Sitepu (15 Juli 1963-16 November 1965), PR Telaumbanua (16 Novem­ber 1965-31 Maret 1967), Marah Halim Harahap (31 Maret 1967­-12 Juni 1978), EWP Tambunan (12 Juni 1978-13 Juni 1983), Kaharuddin Nasution (13 Juni 1983-13 Juni 1988), DR H Raja Inal Siregar (13 Juni 1988-13 Juni 1998), Tengku Rizal Nurdin (14 Juni 1998-5 September 2005/meninggal dunia), Rudolf M Pardede (10 Maret-15 Juni 2008).

Sofyan Tan

BARANGKALI tak banyak orang yang akan mengikuti jejak dr Sofyan Tan. Lelaki kelahiran 25 September 1959 di kawasan pinggiran Medan, Sunggal, ini memilih untuk mengabdikan dirinya untuk pendidikan dan pelestarian ekosistem ketimbang membuka praktik dokter sendiri.

Begitu gelar dokter sah di depan namanya tahun 1991, dia malah banting setir. Bukannya membuka praktik dokter umum, Sofyan malah lebih banyak terlibat praktik sosial di berbagai lembaga swadaya masyarakat. Kini dia menjadi Ketua Yayasan Ekosistem Leuser (YEL), yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.

“Sudah 20 tahun tidak masuk kamar operasi, seperti apa tata caranya saya sudah lupa. Untung dokter-dokter dari Swiss dan perawat mengingatkan kembali tahapannya. Berdebar juga dada ini,” kenangnya kepada Kompas, Jumat (11/2).

Keikutsertaannya dalam operasi berawal dari kerasnya penolakan Syamsuddin, korban tsunami asal Banda Aceh, untuk diamputasi kaki kanannya. Padahal, jika dibiarkan terus membusuk, nyawa Syamsuddin sulit diselamatkan.

“Tim dokter Swiss ingin kakinya diamputasi, tetapi dia berkeras menolak. Makanya saya diminta membujuk,” ujar Sofyan menerangkan.

Syamsuddin menolak dioperasi karena khawatir tidak dapat beraktivitas lagi. Setelah dijelaskan bagian tubuh yang diamputasi dapat diganti dengan kaki atau tangan palsu, baru Syamsuddin rela kakinya dipotong.

“Apa yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu benar-benar musibah yang dahsyat. Karena itu, kami akan melanjutkan program pengobatan gratis,” ujarnya.

Ketika tsunami meluluhlantakkan NAD, Ketua YEL ini segera menyusun program darurat. Berton-ton bantuan pangan pun disalurkan ke lokasi.

Lembaga swadaya masyarakat yang mendapat dukungan dana dari luar negeri ini pun memberi pengobatan gratis untuk para korban tsunami. Tidak kurang dari 3.000 orang yang hidup di kamp-kamp pengungsian di Montasik dan Lhok Nga, Aceh Besar, Banda Aceh, Nagan Raya, dan Meulaboh diobati.

Bersama tujuh dokter Swiss dan 17 dokter Perancis, tim YEL yang diorganisasi Sofyan Tan menangani para korban. Mereka terus memantau sampai pasien sembuh. “Ada sekitar 300 korban tsunami yang telah diamputasi dan butuh perhatian,” katanya.

SELAMA ini Sofyan Tan lebih banyak berkecimpung di bidang pendidikan. Tujuannya hanya satu, pembauran.

Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda yang berdiri di Sunggal sekitar tahun 1988 menyediakan pendidikan murah untuk orang miskin. Anak-anak etnis Melayu, Batak, Tionghoa, India, dan lainnya belajar di sana tanpa perbedaan.

“Pembauran itu harus dimulai sejak dini. Dengan pola ini, tidak akan ada lagi minoritas dan mayoritas. Semuanya berada dalam satu wadah, Indonesia,” kata Sofyan dengan mimik serius.

Meski murid-muridnya miskin, tidak berarti perguruan yang memiliki jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas itu berjalan morat-marit. Sofyan mengembangkan sistem orangtua asuh bersilang untuk menjamin pendidikan seluruh murid.

Murid Tionghoa dicarikan orangtua asuh Melayu, yang Batak mendapat orangtua asuh India, demikian seterusnya agar rasa saling menghormati dan menyayangi tumbuh dengan sendirinya. Terdapat lebih dari 1.000 murid dari lintas etnis dan agama yang kini menuntut ilmu di sekolah pembauran itu. (hamzirwan)

J Anto, Direktur KIPPAS

MEMBACA adalah sebuah kegiatan wajib bagi J Anto (43 tahun), Direktur Eksekutif Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS). Ia memang sudah gemar membaca sejak kecil. Baginya membaca adalah jalan untuk memperoleh segala informasi.

Terlahir dari sebuah keluarga sederhana, membuat Anto kecil harus memendam keingintahuannya lebih banyak terhadap informasi pada waktu itu. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan kedua orangtuanya untuk membelikan buku bacaan.

“Saya dulu tinggal di sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Kondisi keluarga saya termasuk sederhana. Jangankan untuk membeli buku bacaan, untuk biaya makan sehari-hari saja kami harus banting tulang,” kenang Anto.

Sedikit demi sedikit, ia mencoba mengumpulkan uang sendiri. Kemudian mencari biaya untuk menyewa buku bacaan di sebuah kios sewa buku di desanya.

“Saya suka mengumpulkan uang untuk menyewa buku bacaan, terutama buku komik seperti Jaka Sembung hingga Gundala Putra Petir. Banyak yang saya dapat dari membaca komik-komik itu, terutama mengenai jiwa nasionalisme,” paparnya.

Menginjak remaja, selain membaca, Anto mulai aktif menulis. Bahkan ia diserahi tanggung jawab mengurus koran dinding di sekolahnya. Berawal dari sinilah, ia mulai menulis di berbagai suratkabar dan majalah. Ternyata dari hasil menulis ini, ia bisa mencari penghasilan untuk kebutuhannya sendiri.

Setelah menamatkan sekolah, Anto muda melanjutkan kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di bangku kuliah, ia bergabung dalam berbagai organisasi mahasiswa. Bahkan ia dikenal sebagai aktivis yang sangat respek terhadap permasalahan sosial.

Keaktifannya sebagai aktivis, harus dibayar mahal. Pada sekitar tahun 1990-an, tanpa sebab musabab ia sempat beberapa kali diteror orang tak dikenal. “Karena terlalu kritis, saya sering mendapat ancaman dari orang yang tidak saya kenal,” ungkap bapak tiga anak itu saat ditemui Global.

Kemudian Anto berkisah, ia tidak menyangka jika pada akhirnya harus menjadi bulan-bulanan aparat. Berawal dari sebuah kalender bergambar pemberontakan para petani yang dikirim salah satu LSM. Karena melihat gambarnya bagus, kemudian ia memajangnya.

Petaka akhirnya terjadi, ketika ada orang yang melihat kalender tersebut langsung melaporkannya ke polisi. Anto kemudian ditangkap, alasannya gambar yang ada di kalender tersebut menyinggung pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu.

“Permasalahan itu sebenarnya ada kaitannya dengan politik, karena kebetulan waktu itu sedang berlangsung Pemilu. Kasusnya sempat didiamkan, namun pada tahun 1993, permasalahan ini kembali disinggung. Akibatnya, saya harus mencari jalan ke luar dari permasalahan ini. Kebetulan ada kawan yang tinggal di Pematangsiantar. Saya kemudian pergi ke sana untuk berlindung,” papar mantan wartawan Majalah Tiara dan D&R ini.

Tiga tahun di Siantar, Anto pindah ke Medan. Di kota ini ia kembali aktif menulis di berbagai media massa, baik dalam bentuk kolom ataupun artikel.

Akhir tahun 1998 menjadi momen kebebasan bagi Anto. Pasalnya, era reformasi telah membawanya ke arah kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Bayang-bayang kekuasaan Orde Baru mulai bisa terlupakan.

Saat ini ia aktif menulis buku biografi tokoh-tokoh asal Sumatera Utara serta buku-buku yang berkaitan dengan media. “Sebenarnya Sumatera Utara memiliki potensi informasi yang cukup kaya. Berpijak dari situlah saya ingin membuatnya menjadi tulisan-tulisan,” ungkapnya kepada Global. Tri Yuwono >> Global | Medan

Medan (Pemprov Sumut): Kepala Daerah serta pejabat publik diwajibkan melaporkan keterangan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kinerjanya kepada publik. Teknis pertanggungjawaban kinerja ini antara lain lewat media massa .

“Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pejabat Publik Melalui Media Massa. Dengan PP ini, maka tidak ada alasan lagi bagi setiap pejabat publik untuk tertutup bagi wartawan,” ujar Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Provsu Drs H Eddy Syofian MAP di kantor Bainfokomsu, Selasa (15/5).

Dengan peraturan pemerintah ini juga, lanjut Eddy Syofian, maka setiap kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada tiga pihak. Pertanggungjawaban pertama disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri (bagi gubernur) dan Mendagri melalui gubernur (bagi bupati/walikota).

Keterangan pertanggungjawaban kedua disamnpaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui sidang paripurna. “Dan yang ketiga adalah keterangan pertanggungjawaban kepada publik lewat media massa ,” terang Eddy Syofian.

Dikatakan Eddy, saat ini tidak ada alasan lagi bagi setiap pejabat publik untuk takut memberikan keterangan kepada wartawan karena hal itu juga menyangkut pertanggungjawaban kepada publik. “Khusus di Provinsi Sumatera Utara, kita juga tidak menerapkan informasi satu pintu hanya dari Badan Infokom Provsu. Silakan wartawan meminta keterangan langsung kepada unit kerja menyangkut program dan kinerja masing-masing,” sebut Eddy.

Sekaitan dengan keluarnya PP Nomor 3 Tahun 2007 ini, imbuh Eddy, pihaknya berencana membangun capacity building para pejabat publik tentang bagaiman sesungguhnya berkomunikasi lewat media massa. “Kita harapkan nantinya setiap pejabat publik bisa sekaligus menjadi humas,” ujar Eddy.

Selain bagi pejabat publik, lanjutnya, peningkatan pengetahuan dan wawasan ini juga diharapkan bisa dilakukan kepada para insan pers, terutama menyangkut peraturan dan perundang-undangan. “Dengan demikian informasi yang disiarkan tidak menjadi bias. Lebih dari itu, masyarakat juga perlu mengetahui ukuran-ukuran keberhasilan sebuah kinerja pemerintah sehingga tidak muncul kesan seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa,” katanya.

Badan Informasi dan Komunikasi Provsu sendiri, tambah Eddy Syofian, akan membuka Pusat Informasi Publik (PIP) pada tahun ini, di mana masyarakat bisa mengakses lebih 200 item tentang pelayanan pemerintah kepada publik. “Kini eranya transparansi. Jadi masyarakat juga harus tahu apa hak dan kewajibannya. Pemerintah juga harus membuka diri terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan publik,” tegas Eddy Syofian.**

Hanya Meneruskan Aspirasi, tak Menolak dan Mendukung

Medan (Pemprov Sumut): Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam hal pemekaran provinsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan bukan pada posisi setuju atau menolak, melainkan hanya meneruskan aspirasi yang ada. Dalam hal ini, dua surat Gubsu kepada pemerintah pusat cq Mendagri bukan bersifat rekomendasi setuju dan menolak wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).

Pelaksana Assisten Ketataprajaan Setdaprovsu Oloan Sihombing SH MHum didampingi Kepala Badan Infokom Provsu Drs H Eddy Syofian MAP mengemukakan hal itu kepada wartawan di Kantor Bainfokom Sumut, Selasa (15/5), sehubungan beredarnya dua pemberitaan yang bertolakbelakang, di satu sisi diberitakan Gubsu merekomendasikan setuju dan di pemberitaan lainnya menolak Protap.

“Ini yang perlu kami (Pemprovsu – red) klarifikasikan. Kedua surat tersebut bukan merupakan rekomendasi, melainkan bersifat meneruskan dua aspirasi masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembentukan Protap berdasarkan dua surat resmi dari Ketua DPRD Sumut. Dalam hal ini, tidak ada alasan Gubsu untuk tidak meneruskan kedua surat aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat,” tegas Oloan.

Sikap ini dilakukan Gubsu, lanjutnya, didasari ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 32 tahun 23 dan Pasal 16c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 yang mengatur mekanisme usul pembentukan, penggabungan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota dan propinsi kepada Mendagri. “Jadi jelas, kedua surat tersebut bukan rekomendasi setuju atau menolak terhadap Protap. Namun peraturan ini yang mengharuskan demikian,” jelasnya berulang.

Oloan menjelaskan Surat Gubsu Nomor 135/2348/2007 tanggal 26 April 2007 yang ditandatangani oleh Gubsu Drs Rudolf M Pardede yang ditujukan kepada Mendagri di Jakarta intinya adalah meneruskan Surat DPRD Sumut Nomor 2266/18/Sekr tanggal 24 April 2007 perihal Rekomendasi Pembentukan Protap.

Dalam surat ini, jelasnya, Gubsu hanya menyampaikan bahwa untuk menyikapi aspirasi masyarakat dan Pemkab/Pemko sesuai surat DPRD tersebut maka Pemprovsu meneruskannya kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan dalam proses selanjutnya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Sementara itu, tentang surat DPRD dimaksud yang antara lain ditujukan kepada Gubsu intinya menyatakan sehubungan aspirasi masyarakat daerah dan pemerintah kabupaten/ kota di Sumut untuk pembentukan Protap, maka DPRD Sumut meneruskannya ke Mendagri.

Tentang surat Gubsu Nomor 130/2798 Tanggal 14 Mei 2007 yang juga ditandatangani Gubsu Drs Rudolf M Pardede kepada Mendagri juga dikeluarkan berdasarkan adanya Surat DPRD Sumut Nomor 2523/18/Sekr tanggal 8 Mei 2007 perihal Rekomendasi Penolakan Pembentukan Propinsi Tapanuli.
Dalam surat ini, jelasnya, Gubsu menyampaikan menyikapi aspirasi masyarakat terhadap penolakan Protap sesuai Surat DPRD dimaksud maka Gubsu meneruskan surat tersebut ke Mendagri seraya menyatakan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu diserahkan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan dalam proses selanjutnya.
“Jadi cukup jelas bahwa kedua surat ini sifatnya hanya meneruskan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, tidak ada unsur keberpihakan maupun tekanan dari pihak manapun sebab kedua surat Gubsu ini merupakan perintah ketentuan dan perundang-undangan yang harus dilakukan Gubsu,” tegas Oloan dan Eddy.

Ditanya apakah kedua surat DPRD Sumut yang diteruskan Gubsu tersebut secara yuridis formal adalah sah untuk proses lanjut pembentukan Protap karena disebut-sebut keduanya belum melalui paripurna dewan, Oloan mengemukakan dalam hal ini Pemprovsu tidak punya kewenangan untuk menguji keabsahannya, sebab hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Jadi sesuai ketentuan perundang-undangan, kita hanya meneruskan saja, sementara pemerintah pusatlah nanti yang akan menelaahnya,” ujarnya.

Eddy Syofian kembali menegaskan kewenangan pembentukan provinsi sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. “Jadi semua aspirasi, baik yang mendukung maupun menolak, sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. Marilah kita tunggu kebijakan pemerintah pusat selanjutnya dengan tenang dan tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas Provinsi Sumut yang cukup kondusif ini. Semua pihal kita imbau menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada pemerintah pusat,” ujarnya.**

Senin 19 September 2005
TRAGEDI Mandala Airlines di Jl Djamin Ginting, Padang Bulan Medan, Sumatra Utara (Sumut) pada 5 September lalu masih menyisakan polemik. Bukan hanya bagi warga di Jl Djamin Ginting yang menjadi korban, melainkan juga buat rakyat Sumut.

Pascatragedi itu, rakyat Sumut kehilangan figur kepemimpinan setelah wafatnya Gubernur Sumut Tengku Rizal Nurdin yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
Siapa pengganti Rizal Nurdin sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Pasalnya, Wakil Gubernur Sumut Rudolf M Pardede yang seyogianya menggantikan posisi Rizal Nurdin terganjal ijazah palsu.

Lantas bagaimana pendapat pakar hukum tata negara mencermati polemik ini? Guru Besar Universitas Sumatra Utara (USU) M Solly Lubis yang juga pakar hukum tata negara mencermati polemik pergantian kepemimpinan ini dari dua sisi, yakni sisi hukum dan politik.
“Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (3) menyebutkan wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya jika kepala daerah meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan,” kata Solly ketika ditemui Media di Gedung Pascasarjana USU, Medan, Sabtu (17/9).

Dengan kata lain, ujar Solly, Wakil Gubernur Sumut Rudolf M Pardede menggantikan Rizal Nurdin sampai habis masa jabatannya karena Gubernur Sumut meninggal dunia. Itu berarti Rudolf M Pardede menjadi Pejabat Gubernur Sumut hingga 2008.
“Hal ini amanat UU No 32 Tahun 2004. Secara hukum Rudolf M Pardede menjadi Pejabat Gubernur Sumut sah. Sesuai mekanisme yang berlaku melalui rapat paripurna DPRD Sumut dan penugasan resmi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden RI sebaiknya melantik Rudolf M Pardede,” tegasnya.

Sedangkan soal polemik politik yang terjadi perbedaan pandangan antarfraksi partai politik di DPRD, Solly mempertanyakan apakah perbedaan itu karena nuansa politis atau sekadar ingin memanfaatkan sisi hukum.

“Jika dipertanyakan soal ijazah, secepatnya masalah itu diproses secara hukum. Perkara palsu atau tidak palsu, tergantung pengadilan yang memutuskan. Apabila sudah dinyatakan ijazah Rudolf M Pardede terbukti palsu, pemerintah pusat harus mengambil keputusan,” tandasnya.
Izajah palsu

Masalah ijazah palsu Sekolah Menengah Atas (SMA) Penabur Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) milik Rudolf M Pardede telah diproses Kepolisian Daerah (Polda) Sumut pada 2003. Ketika itu, Polda Sumut meminta keterangan 11 saksi termasuk saksi dari SMA Penabur Sukabumi. Berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Sektor (Polsek) Patumbak Medan menyatakan ijazah atas nama Rudolf M Pardede yang diterbitkan SMA Penabur dinyatakan hilang.

“Dari 11 saksi yang diperiksa tidak ada seorang saksi pun yang memberatkan. Ketika itu Polda Sumut juga meminta keterangan Rudolf M Pardede sebagai saksi. Dan polda tidak menemukan keterangan yang mencurigakan dan memberatkan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Komisaris Besar (Kombes) Bambang Prihady.

Menurut Bambang, pihak SMA Penabur benar menerbitkan ijazah atas nama Rudolf. Pihak sekolah tersebut juga menyatakan bahwa Rudolf M Pardede pernah bersekolah di sana.
“Pada saat pencalonan Rudolf sebagai Wakil Gubernur Sumut, ia hanya menggunakan surat keterangan hilang (ijazah) dari Polsek Patumbak. Mana yang asli atau mana yang palsu, kan kita enggak tahu, sebab yang ada hanya surat keterangan hilang,” kata Bambang.
Mengomentari soal ijazah palsu, Rudolf mengakui masalah itu sudah ditangani aparat hukum. “Mereka tidak menyatakan saya bersalah. Polisi yang berwewenang dan diakui negara tidak pernah menyatakan ijazah saya palsu,” kata Rudolf kepada Media di Medan beberapa waktu lalu.

Lantas bagaimana komentar Rudolf soal polemik pergantian Gubernur Sumut? “Saya mengikuti undang-undang. Apa yang disebutkan UU, akan saya ikuti. Saya sendiri tidak tahu persoalannya menjadi seperti ini,” tandas Rudolf. (Kennorton Hutasoit/Yennizar/N-2.
INI BERITA SAYA MENYIKAP POLEMIK PERGANTIAN GUBERNUR SUMUT PADA 2005. BERITA INI MENJADI PEMBICARAAN DI KALANGAN DPR RI, PEJABAT DAN POLITISI. KAITANNYA DENGAN SEKARANG, 1.RUDOLF DILANTIK DAN TELAH MENJADI GUBERNUR SUMUT. 2.DIA JUGA SUDAH DIPERIKSA POLDA TERKAIT MASALAH IJAZAHNYA. “DUA HAL ITU ADA YANG SERIUS DAN ADA YANG TAK SERIUS. YANG SERIUS RUDOLF TELAH MENJADI GUBERNUR SAMPAI SAAT INI. YANG TAK SERIUS? KITA HARUS MENYIKAPI HAL INI” AYO RAMAI-RAMAI GUNAKAN HAK POLITIK ANDA.

Masa Kecil
Rudolf M Pardede dilahirkan di Balige, 4 April 1942. Ia putra Menteri Berdikari TD Pardede di masa pemerintahan Soekarno. Ia putra laki-laki tertua dari pasangan TD Pardede dan Hermina Naiputuplu. Ia anak ketiga dari sembilan bersaudara.

Di masa kecil ia seorang pemain gulat. Teman sebanyanya di sekolah dasar yang sering dilawannya bergulat bernama Olo Panggabean, Ketua Besar (Umum) Ikatan Pemuda Karya (IPK) saat ini di Sumut.

Ia kurang mendapat kasih sayang dari ayahnya. Sang ayah sibuk dengan urusan perusahaan bisnis tekstil dan sebagai Menteri. Apalagi anggota keluarga Rudolf juga tergolong banyak. Kondisi ini membuat Rudolf lebih mandiri.

Pada masa anak-anak Rudolf termasuk rajin ke gereja. Lagu yang paling disukainya ketika itu Amen Amen Amen, lagu itu dinyanyikan di akhir acara sekolah minggu pertanda mau pulang.

Menurut pengakuannya pada visi misi saat mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Sumut periode 2003-2008 ia duduk di SD Medan pada 1954. Ia melanjutkan ke SMP 1 Tanjung Pinang pada 1957. Sekolahnya di SMA Sukabumi pada 1960 hingga saat ini menjadi perdebatan. Sejumlah pihak menuduh Rudolf menggunakan keterangan palsu saat pencalonan Wakil Gubernur Sumut.

Dewasa
Masih berdasarkan pengakuan Rudolf, pernah kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Jepang pada 1966. Setelah pulang dari Jepang, Rudolf bertemu Imral Nasution, teman ayahnya. Pada peresmian Hotel Danau Toba Internasional Rudolf memperkenalkan olah raga bowling di Medan.

Rudolf menyelenggarakan turnamen-turnamen bowling di Sumut. Bahkan Rudolf pernah membawa tim bowling Medan pada turnamen bowling tingkat nasional. Berkat kepiawaiannya bermain bowling ia dijuluki Pemain Utama Bowling Medan.

Ia juga aktif di sebuah komunitas bernama bussiness community (masyarakat dunia usaha). Pengalaman bisnis Rudolf yang berlatar belakang pendidikan di luar negeri menjadi modal utamanya bergaul di kalangan pengusaha.

Rudolf memiliki pemikiran-pemikiran bagaimana membangunan sosial ekonomi bangsa, sosial budaya, dan sosial politik. Berangkat dari pemikiran-pemikiran itu, ia mendirikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Sumut.

Rudolf berkecimpung di dunia usaha ketika itu sekaligus memimpin perusahaan Grup Pardede. Ia memiliki keyakinan berkecimpung di dunia usaha tak cukup untuk melakukan perubahan peran negara dalam mensejahterakan bangsa. Ia berkeyakinan politiklah yang menjadi modal untuk meningkatkan peran negara untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Saat itulah ia merasa sadar dan terpanggil sebagai anak bangsa untuk berbuat melakukan perbaikan-perbaikan sosial ekonomi, budaya, dan politik.

Proses alamiah membawa Rudolf bergabung di partai politik (parpol) dengan pemikiran-pemikiran yang mendasar pada ajaran-ajaran bung Karno. Ketika itu hanya ada tiga partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), PPP, dan Golongan Karya. Rudolf bergabung di PDI. Wajar saja Rudolf bergabung di Partai PDI karena Pak Ketua ayahnya, itu soko guru PNI.

Rudolf menjadi Ketua PDIP tak terlepas dari ketokohan ayahnya yang bersahabat baik dengan Soekarno. Berkat hubungan baik ayahnya, Rudolf bersahabat dengan Megawati Soekarnoputri, putri Soekarno.

Ketika Megawati Soekarnoputri memimpin DPP PDIP, Rudolf Pardede terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Sumut periode 2000-2005. Posisi Rudolf sebagai Ketua PDIP Sumut, memperkuat dia di kancah politik Sumut.

Menjadi Gubernur Sumut
Pada Pemilihan Gubernur melalui DPRD Sumut Rizal Nurdin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumut mencalonkan diri lagi sebagai calon Gubernur Sumut periode 2003-2008. Rizal berpasangan dengan Rudolf selaku Ketua DPD PDIP Sumut yang mendapat kursi paling banyak di DPRD Sumut. Pasangan ini menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Sumut terpilih melalui pemilihan DPRD Sumut.

Rudolf tak mulus dilantik sebagai Wakil Gubernur. Pelantikannya di Kantor DPRD Sumut diwarnai unjuk rasa sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya Mahasiswa Pancasilan. Protes unjuk rasa itu tak membuat batal Rudolf dilantik sebagai Wakil Gubernur. Wah gimana nih?

Pada 2005, pesawat Mandala Airlines jenis pesawat Boeing 737-200 seri RI091 yang ditumpangi Rizal Nurdin jatuh di Jl Djamin Ginting Medan. Pada tragedi itu Rizal Nurdin meninggal. Sesuai perintah Undang-Undang Rudolf menempati posisi Gubernur Sumut. Namun untuk mendapatkan posisi itu melalui proses politik yang cukup panjang. Apalagi ia terganjal kasus dugaan surat keterangan palsu berkaitan dengan ijazahnya.

Lagi-lagi soal ijazah bermasalah menerpa Rudolf. Nampaknya politik kekuatan mengalahkan hukum. Tanpa menjawab pertanyaan kalangan DPRD dan banyak pihak, Rudolf tetap dilantik sebagai Gubernur Sumut, sekalipun pelantikannya di Jakarta untuk menghindari amukan massa. Rudolf justru merasa bahwa masalah ijazahnya yang diproses oleh Polda Sumut, bukan kewenangannya lagi mengklarifikasinya. “Silahkan tanga ke Polda, saya sudah diperiksa disana,” katanya.

Rudolf akhirnya meraih kursi nomor satu di Sumut pada 2005. Posisi Rudolf sebagai Gubernur Sumut memudahkan dia menyingkirkan lawan-lawannya merebut Ketua DPD PDIP Sumut periode 2005-2010. Pemilihan Rudolf sebagai Ketua DPD diwarnai protes dan unjuk rasa di kelompok Usaha Ginting, yang menginginkan posisi Ketua PDP PDIP tersebut. Namun, Rudolf tetap duduk sebagai Ketua DPD PDIP Sumut.

Politik Rudolf pun semakin kuat. Secara tak langsung berpengaruh pada Pilkada di daerah. Dua calon yang didukung PDIP berhasil menjabat sebagai bupati yakni Bupati Toba Samosir Monang Sitorus dan Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lumbangtobing. **

A. IDENTITAS
Nama Lengkap : Rudolf Matzuoka Pardede
Lahir di : Balige, 4 April 1942
Etnis/Suku : Batak Toba
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Isteri : Vera Natarida Tambunan
Anak : Yohana Pardede, Beby Fedy Camelia Pardede, Salomo Tabah Ronal Pardede, Josua Andreas Pardede

Alamat Rumah : Jl Selamat Riyadi Medan
Alamat kantor : Jl Diponegoro Medan
No. HP :-
Telp Rumah :
Telp Kantor :
Pekerjaan Utama : Gubernur Sumut periode 2005-2008
Kategori Pekerjaan Utama : Kepala Daerah dipilih DPRD Sumut
Pekerjaan Lain : Ketua PDIP
Kategori Pekerjaan Lain : Politisi (Sumber: wawancara dan Visi Misi Gubernur-Wagub Sumut periode 2003-2008)

BAGI ANDA YANG PROFILNYA MAU DIPOSTING DI BLOG INI BISA MENGHUBUNGI HP 081361424961 ATAU BISA SAJA ANDA POSTINGKAN SENDIRI DI KOTAK KOMENTAR DULU, LALU NANTI SAYA POSTINGKAN. ATAU KALAU MAU DIBUATKAN PROFIL SINGKATNYA SAYA BISA BANTU MENULISKANNYA TANPA UPAH.

MEDAN (kennortonhs): Jumlah kasus trafiking (perdagangan manusia) dari tahun ke tahun terus meningkat di Sumatera Utara (Sumut). Praktik trafiking yang berkembang antara lain perdagangan perempuan untuk kepentingan prostitusi dan penculikan/penjualan bayi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencatat pada 2004 jumlah kasus trafiking di Sumut sebanyak 81 kasus. Pada 2005 sebanyak 125 kasus. Setiap tahun jumlah kasus trafing meningkat hingga 2006 menjadi sebanyak 153 kasus.

“Kasus trafiking ini ditangani berbagai lembaga antara lain Polda Sumut, Pusaka Indonesia , Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, KKSP, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut, dan LBH APIK Medan. Itu belum termasuk kasus-kasus trafiking yang belum terungkap,” kata R Sabrina, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sumut di Medan, kemarin.

Sabrina mengatakan Sumut merupakan daerah asal pengiriman, daeran transit, sekaligus daerah tujuan. Hal ini berkaitan dengan posisi geografis Sumut yang strategis dan memunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri.

Praktik-praktik trafiking lainnya ialah perdagangan anak ke wilayah bentuk pekerjaan terburuk seperti buruh perkebunan, pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai, pekerja rumah tangga, tempat hiburan malam, dan pengemis jalanan. “Korban trafiking ini umumnya berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah dari pinggiran kota dan pedesaan. Modus operandinya bujukan atau iming-iming yang merupakan penipuan,” kata Sabrina.
Anggota KPAID Sumut Zahrin Piliang mengatakan tindak pidana trafiking di Sumut semakin meningkat. “Setidaknya, berdasarkan catatan KPAID Sumut sepanjang Januari-Desember 2006 terdapat 70 kasus orang lebih korban anak-anak. Korban ini umumnya terjebak iming-iming bekerja ke luar negeri atau dalam negeri dengan gaji lumayan,” katanya. **
JIKA ANDA MENGUTIP BERITA INI BERILAH KODE @kn

Tarutung (kennortonhs):
TERIK matahari mulai menyengat. Ratusan orang menelusuri jalan setapak di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Mereka ialah peserta Napak Tilas yang menapaki jejak perjalanan misionaris DR Ingwer Ludwig (IL) Nommensen di Salib Kasih Siatas Barita dalam rangka perayaan Paskah, Sabtu pekan lalu. Ia patut dihargai dengan sebutan Pahlawan Batak karena pengabdiannya.

Perayaan Paskah kali ini tidak seperti biasanya sepi pengunjung. Cukup ramai. Alunan lagu rohani dinyanyikan peserta Napak Tilas memecah suasana kebisuan di tengah hutan pinus lokasi berdirinya Salib Kasih. Raut wajah mereka mengekspresikan semangat berkobar. Keletihan mereka mendaki bukit Siatas Barita sekitar setengah kilometer ke Salib Kasih pun terabaikan.

Bukit Siatas Barita tempat pengasingan missionaris Jerman bernama Nommensen. Di situlah Nommensen membulatkan tekad hidupnya untuk orang Batak. ‘Tuhan, hidup atau mati saya akan bersama bangsa (Batak) ini untuk memberitakan firman dan kerajaanMu.’ “Itu janji yang diungkapkannya sekitar 1,5 abad lalu saat memandang rura (lembah) Silindung pemukiman Batak terbelakang yang belum pernah dilihatnya. Dengan keyakinan ini saya bisa merasakan lebih kusuk berdoa di tempat ini,” kata Meriana Nurcahaya Siburian, seorang peserta Napak Tilas dari Tapanuli Utara.

Untuk mengenang jejak Nommensen di Siatas Barita, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara mendirikan salib raksasa Salib Kasih Siatas Barita pada 1991. Lokasi ini wajib dijalani pada Napak Tilas DR IL Nommensen.

Nommensen membuat orang Batak animisme menjadi Kristen, menjadikan orang Batak terdidik, menjadi peduli kesehatan, menjadi petani modern, dan mengetahui perdagangan. Pahlawan Batak pantas dialamatkan kepada Nommensen karena ia yang mengangkat harkat dan martabat orang Batak.

Praeses (pemimpin) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik II Silindung Pendeta Welman P Tampubolon mengatakan Nommensen telah meletakkan pilar-pilar sebagai fondasi pembangunan di daerah Tapanuli. “Nommensen telah membangun keimanan, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor pertanian,” katanya pada acara kebaktian yang bertajuk ‘Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu di Salib Kasih Siatas Barita.

Bangsa yang berbudaya ialah bangsa yang selalu mengingat sejarahnya. Kini orang Batak menggelar Napak Tilas untuk menghargai Nommensen sebagai pelaku sejarah yang membawa orang Batak keluar dari keterbelakangan.

“Napak Tilas itu dilakukan dengan jalan kaki menelusuri jejak orang yang dihargai. Napak Tilas Nommensen yang kita lakukan saat ini menggunakan kendaraan, kurang tepat. Tapi sebagai permulaan ini menjadi awal kita menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Nommensen idolaku, idola kita semua. Tanpa beliau saya tak mungkin Jenderal dan menjadi Penasehat Presiden saat ini,” kata TB Silalahi saat memberangkatkan peserta Napak Tilas di Kantor Bupati Toba Samosir, Jl Sutomo, Balige, Kamis (5/4).

Para peserta yang mengenakan pin, baju, topi, hingga jas bergambar Nommensen menelusuri jejak Nommensen mulai dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan berakhir di Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, makam Nommensen.Berbagai cara setiap daerah yang dikunjungi memberi penyambutan antusias kepada peserta Napak Tilas. Mulai dari drum band, musik tradisional sarune Batak, tarian dan musik pesisir, tarian dan musik Angkola, dan musik terompet. Napak Tilas ini juga menggambarkan multikultur dan multiagama di daerah Tapanuli, karena Islam juga berpartisipasi menyukseskannya, seperti yang dilakukan Kristen ketika menyukseskan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam.

“Napak Tilas ini dilakukan pada saat Paskah karena paskah itu artinya kemenangan. Paskah sesungguhnya kemenangan Yesus Kristus melawan kematian. Kaitannya dengan Napak Tilas ini ialah kemenangan Nommensen bersama orang Batak keluar atau mengalahkan keterbelakangan. Sampai akhir hayatnya, Ompui DR IL Nommensen telah mendirikan 510 unit sekolah dan sejumlah gereja termasuk gereja tua HKBP Parausorat Sipirok dan Gereja HKBP Dame Tarutung. Napak Tilas ini dilakukan untuk menghargai jasa-jasa beliau,” kata Dolon Jhon Peter Napitupulu, pemrakarsa Napak Tilas DR IL Nommensen.

Bupati Toba Samosir Monang Sitorus sebagai Ketua Umum Napak Tilas DR IL Nommensen kepanitiaan 2007 mengatakan kegiatan Napak Tilas ini wujud kepedulian dan penghargaan masyarakat Batak menghargai DR IL Nommensen sebagai pahlawan Batak. “Kegiatan ini kita harapkan dapat diselenggarakan setiap tahun. Manfaatnya ialah mendorong semangat masyarakat terlibat dalam pembangunan seperti dilakukan Nommensen dulu dan menggalakkan wisata rohani,” katanya.

Secara kontekstual, pilar-pilar pembangunan yang dilakukan Nommensen dulu masih relevan sampai sekarang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara, satu di antara Pemkab di Daerah Tapanuli yang menempatkan pilar pembangunan keimanan (spritual), kesehatan, pendidikan, dan pertanian, yang dilakukan Nommensen lebih dulu, sekarang masih tetap prioritas pembangunan Pemkab itu.

Bupati Tapanuli Utara (Taput) Torang Lumbantobing mengatakan Napak Tilas agar dilakukan setiap tahun dengan tuan rumah sebagai penyelenggara bergiliran. “Kalau tahun ini tuan rumah panitia pelaksana Napak Tilas Pemkab Toba Samosir, tahun mendatang panitia sebaiknya kabupaten lain. Ini perlu karena ketika kabupaten itu sebagai tuan rumah mereka akan terlibat langsung sehingga semakin mengenal dan menyukuri jasa-jasa Nommensen,” katanya.
Selain melanjutkan fondasi pembangunan yang diletakkan DR IL Nommensen, Pemkab juga menggalakkan kepariwisataan. “Karya nyata DR IL Nommensen menjadi objek wisata di daerah Tapanuli Utara dengan maskoy daerah wisata rohani. Kami mengharapkan dengan adanya Napak Tilas ini dapat meningkatkan kunjungan wisata. Ini juga kami harapkan bisa mendorong tumbuhnya Nommensen Nommensen kecil (orang-orang Batak yang peduli pembangunan seperti Nommensen),” katanya.**

AKTIVIS NGO

NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) dalam bahasa Indonesia disebut organisasi non pemerintah (ornop). Di Indonesia Ornop juga dikenal dengan LSM. Namun penggunaan istilah LSM tidak diterima sebagian kalangan aktivis NGO. Alasannya, sejumlah organisasi penguasa, organisasi bentukan penguasa, dan organiasi perpanjangan tangan penguasa menamakan dirinya LSM.

Pengamatan penulis di Sumatera Utara (Sumut) Ornop dapat digolongkan dalam dua kelompok. Pertama, kelompok Ornop yang bersikap tegas sebagai oposan terhadap penguasa. Kedua, kelompok bentukan penguasa atau kelompok yang berkompromi dengan penguasa. Lembaga-lembaga yang tergolong dalam kelompok kedua ini lebih dikenal dengan nama LSM plat merah.

Penulis memokuskan tulisan ini pada lembaga-lembaga yang termasuk Ornop (lembaga oposan terhadap penguasa). Tak bisa dimungkiri dalam buku-buku tentang Ornop juga menyebutkan LSM. Menurut Penulis LSM yang disebut dalam buku tersebut memiliki pengertian yang sama dengan Ornop.

Penulis sering berkomunikasi dengan pihak Ornop yang ada di Sumut. Walau masih tergolong baru kenal dengan para pelaku Ornop atau lebih umum dikenal dengan aktivis, namun paling tidak penulis sudah berdiskusi tentang Ornop dan apa yang dilakukan aktivis Ornop.
Hampir semua lembaga Ornop di Sumut memiliki divisi advokasi dan informasi. Sebagian Ornop membagi divisi advokasi menjadi divisi pengorganisasian dan kampanye. Selalu ada divisi advokasi. Divisi ini erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ornop. Ornop yang melakukan pengorganisasian seperti Kelompok Pelita Sejahtera (KPS) memiliki divisi pengorganisasian. Ada juga lembaga yang fokus pada kampanye seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Advokasi merupakan proses perubahan sosial. Berdasarkan diskusi-diskusi penulis dengan sejumlah aktivis Ornop, advokasi meliputi tiga hal yakni pengorganisasian, kampanye, dan perubahan.

Advokasi kelihatan sederhana, namun dalam praktiknya kompleks seiring dengan realitas sosial yang selalu dinamis. Sebelum melakukan advokasi, aktivis Ornop harus mampu mengenali realitas sosial. Dalam realitas sosial selalu ada fokus perhatian yang menjadi basis massa.
Untuk menentukan atau memilih basis massa yang akan menjadi dampingan Ornop harus dilakukan assessment (mencakup peninjauan pendahuluan, pengidentifikasian persoalan yang menyangkut kepentingan publik, dan klasifikasi persoalan). Ketika melakukan tahapan assessment aktivis harus menemukan dan merangkai fakta realitas sosial menjadi isu kepentingan publik. Isu itu dapat dijadikan bahan diskusi-diskusi dengan anggota basis sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar-anggota basis. Isu kepentingan publik ini menjadi isu bersama dan menjadi perekat anggota basis membentuk kelompok.
Setelah terbentuk kelompok-kelompok kecil (sel), basis dapat diperkuat dengan pengorganisasian. Muara dari penguatan basis dan pengorganisasian ialah kampanye. Kampanye merupakan upaya untuk mengungkap fakta realitas sosial yang dapat mempengaruhi kebijakan- penguasa. Strategi dari kampanye antara lain publikasi melalui media meanstream (media umum baik cetak maupun elektronik) atau media alternatif internal Ornop.

JURNALIS(ME)
AKTIVIS Ornop setiap saat berhadapan dengan ralitas sosial. Mulai dari assessment, pengorganisasian, hingga kampanye, seorang aktivis berkomunikasi dengan basis massa. Bahkan, aktivis yang dijuluki sang organizer bergabung dan hidup bersama dengan basis massa. Kedekatan dengan realitas sosial itu memberi peluang bagi aktivis untuk mengenali fakta-fakta realitas sosial yang menyangkut kepentingan publik yang dapat dijadikan berita.

Tak dapat dimungkiri sang aktivis tersebut banyak mengetahui seluk beluk kehidupan basis massa yang didampinginya. Ia bisa menceritakan hampir semua persoalan kehidupan yang dihadapi basis massa tersebut antara lain persoalan pangan, papan, dan pakaian. Namun pengenalan sang aktivis terhadap persoalan basis massa terlalu generalis. Umumnya, persoalan yang diketahui aktivis tak fokus. Tak ada persoalan yang diketahuinya secara mendalam. Sehingga fakta-fakta dan informasi yang dimiliki sang aktivis tersebut tak cukup untuk dijadikan berita.

Laporan sang aktivis erat kaitannya dengan pengetahuan aktivis tersebut terhadap persoalan dan realitas sosial yang dihadapinya. Di era sekarang ini aktivis Ornop sudah terbiasa membuat laporan kegiatan yang telah dilakukannya kepada kantornya. Berdasarkan pengalaman penulis dalam mengelola sejumlah media internal di Medan laporan-laporan aktivis seringkali tak dapat dijadikan berita untuk media internal apalagi untuk media meanstream.

Laporan yang disampaikan aktivis sangat jarang menggambarkan situasi dan realitas sosial secara mendalam. Ketika melaporkan kodisi kehidupan masyarakat desa, aktivis tak bisa memaparkan kondisi masyarakat secara detil. Aktivis sering membuat kesimpulan tentang kondisi masyarakat tanpa mewawancarai masyarakat itu sendiri. Sekalipun, aktivis kadang mewawancarai salah seorang warga, celakanya kerap aktivis tersebut tidak menyebut nama dan umur narasumber (warga). Bahkan aktivis tersebut tak menceritakan di mana wawancara berlangsung dan bagaimana situasinya.

Inilah menjadi alasan perlunya seorang aktivis dibekali dengan pelatihan jurnalistik. Jurnalistik merupakan kegiatan menulis berita. Pelatihan jurnalistik diharapkan dapat mendorong aktvis agar mendalami persoalan-persoalan kehidupan basis secara mendalam. Aktivis juga diharapkan mampu menuliskan fakta-fakta realitas sosial menjadi berita.

Aktivis Ornop memiliki peluang cukup besar mengenali realitas sosial terutama di tingkat basis yang didampinginya. Penulis bangga bersahabat dengan para aktivis. Dalam berbagai tugas peliputan dari redaksi Media Indonesia penulis banyak dibantu aktivis-aktivis.

Data yang didapatkan aktivis digunakan penulis sebagai bahan berita. Pada bencana gempa dan tsunami di Nias misalnya, penulis banyak mendapatkan data tentang keadaan korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan makanan dari aktivis KOTIB Sumut. Selain menjadi bahan tulisan, data itu dapat memberi inspirasi terhadap penulis untuk mengungkap seluk beluk persoalan bantuan.

Di sisi lain, kalau data-data aktivis saja digunakan tak cukup untuk dijadikan sebuah berita sekalipun untuk berita media internal. Pengalaman penulis ketika mau membuat bahan laporan aktivis KOTIB menjadi sebuah berita, ternyata laporan aktivis tersebut hanya dapat dijadikan bahan berita saja. Tak dapat dijadikan sebuah berita sekalipun untuk media internal. Jika dikomposisikan laporan itu tak mencapai 50% dari bahan untuk pembuatan berita.

Unsur apa yang diperlukan untuk melengkapi laporan itu agar dapat dijadikan berita? Sebenarnya inti persoalan terlihat dari data yang ada. Tapi untuk merangkai fakta menjadi sebuah berita diperlukan informasi tentang rekonstruksi sebuah peristiwa. Jika persoalannya banyak pengungsi tak mendapat bantuan di posko pengungsi Nias, aktivis perlu melaporkan realitas sosial akibat tak sampainya bantuan kepada para pengungsi.

Apa yang terjadi di pengungsian itu? Apakah ada anak menangis atau merengek akibat kelaparan? Berapa kali para pengungsi makan sehari? Dari mana pengungsi mendapat makanan? Pernahkah mereka memasak? Bagaimana kondisi mereka pada saat makan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan fakta. Fakta-fakta itu dapat dirangkai menjadi berita melengkapi laporan aktivis yang kerap hanya melaporkan tentang jumlah posko pengungsi yang tak mendapat bantuan.

Mengenali Realitas
Perlu kepekaan seorang aktivis atau jurnalis untuk mengenali realitas sosial. Bak sebuah kamera digital, sekalipun objek yang mau difoto cukup bagus pada kondisi cahaya yang cukup, tapi jika kemampuan (mega fixel) kamera itu rendah hasil gambar yang dihasilkan juga tidak bagus. Tapi jika kemampuan kameranya cukup tinggi, objek yang akan difoto dan cahaya kurang bagus, maka hasil gambar bisa diolah menjadi berkualitas. Begitu juga seorang aktivis, ketika kemampuannya memahami atau mengenali realitas sosial cukup bagus, maka fakta yang direkam dan dikumpulkannya akan lebih baik dan mendalam. Sebaliknya, jika aktivis tidak bisa mengenali realitas sosial, fakta yang dikumpulkan tidak berkualitas dan tak dapat dijadikan berita.

Persoalan kamera digital sedikit berbeda dengan seorang aktivis. Kualitas gambar juga ditentukan siapa yang menggunakan kamera itu. Persoalan berita juga ditentukan siapa editor yang merencanakan, memandu, dan mengolah data-data yang dilaporkan sang aktivis itu. Namun pada intinya, kualitas gambar sangat ditentukan kapasitas kamera, sama halnya kualitas berita/laporan sangat ditentukan oleh kemampuan aktivis itu sendiri.

Mengumpulkan dan Mengidentifikasi Fakta
Bagi aktivis yang mengerti tugas-tugas jurnalistik tak sulit bagi dia untuk mengumpulkan fakta dan mengidentifikasinya. Apalagi aktivis tersebut memiliki kemampuan mengenali realitas sosial. Seorang aktivis yang berada pada basis massa korban bencana perlu mengumpulkan fakta-fakta sebelum dan pasca bencana.

Fakta-fakta apa yang perlu didapatkan dan bagaimana mendapatkannya? Fakta yang perlu didapatkan adalah jumlah penduduk, kondisi sosial, ekonomi, dan politik sebelum bencana dan pasca bencana. Untuk mendapatkan fakta ini, aktivis harus melakukan riset dokumentasi antara lain mendapatkan data Badan Pusat Statistik (BPS), profil daerah, peta lokasi dan potensi daerah, melakukan pengamatan lapangan, dan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui persoalan dan yang menjadi korban bencana tersebut.

Banyak aktivis Ornop khususnya yang tergolong pemula bertanya kepada penulis bagaimana teknik menulis. Mereka meminta penulis mengajarkan bagaimana membuat berita untuk media internal atau media meanstream. Penulis sering menjawab menulis berita tak mudah dan penulis sendiri tak pernah merasa sudah bisa menulis.

Menulis berita tak terlepas dari kegiatan mengungkapkan sebuah persoalan dalam bentuk berita. Menulis berita merupakan sebuah proses. Mulai dari proses apa yang akan ditulis. Apakah persoalan bantuan di pengungsian? Apakah persoalan mata pencaharian para pengungsi? Setelah tahu apa yang akan ditulis, aktivis harus mendalami persoalan itu. Aktivis harus mengenali fakta-fakta mana yang menjadi kepentingan publik dan perlu diungkap sehingga berpengaruh pada perubahan baik perubahan perspektif masyarakat atau perubahan kebijakan yang tak memihak menjadi memihak pada rakyat.

Jenis-Jenis Berita
TULISAN-tulisan yang dibahas dalam makalah ini yaitu tulisan-tulisan yang dimuat di media cetak yaitu surat kabar, tabloid, dan majalah. Ada beberapa jenis tulisan di media cetak antara lain berita langsung (hard news), berita kisah (feature), dan laporan mendalam atau investigasi.

Bagian-bagian tulisan berita pada media cetak pada umumnya hampir sama. Bedanya terletak pada gaya penulisan dan strukturnya yang sangat tergantung pada sasaran pembaca media cetak itu sendiri.

Bagian-bagian tulisan itu terdiri dari judul, Eye cather (ringkasan atau kutipan dari bagian tulisan yang menarik), by line (baris nama penulis), date line (baris tanggal), intro (lead atau teras berita), body (tubuh atau bagian isi tulisan), dan ending (penutup tulisan).
Bagian-bagian berita dalam bentuk penulisan secara ringkas sudah jelas. Yang menjadi pertanyaan apa itu berita? Tulisan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai berita? Banyak jawaban tentang pertanyaan ini. Jawaban-jawaban itu berdatangan mulai dari kalangan akademisi dan praktisi pers.

Definisi berita ini berkembang terus sampai pada tahap batasan-batasan yang menyatakan berita adalah segala sesuatu yang suatu saat dipilih redaksi surat kabar karena penting atau signifikan bagi pembacanya, atau karena ia dapat dibuat penting atau signifikan bagi pembaca itu. Bahkan ada juga yang menyatakan berita ialah apa yang dinyatakan editor sebagai berita. Melihat perkembangan teknologi informasi sekarang ini kita bisa memberi kesimpulan berita ialah apa yang dimuat di media cetak atau disiarkan di radio dan atau televisi, atau di-posting di situs berita internet atau media elektronik.

Yang perlu dipertegas kembali ialah apa (sesuatu) yang mungkin dimuat di media cetak, disiarkan di radio/televisi atau di-posting di situs internet. Beranjak dari pertanyaan itu kita bisa memerhatikan berbagai jenis berita untuk lebih memahami apa itu berita.

Berita Langsung (Hard News)
Berita langsung sangat terkait dengan aktualitas dan perlu segera sampai kepada pembaca. Berita langsung memiliki unsur apa, siapa, mengapa, di mana, bilamana, dan bagaimana.
Berita langsung ialah berita yang biasanya informatif. Berita ini menyampaikan kejadian-kejadian yang perlu cepat sampai kepada pembaca. Disebut berita langsung karena unsur-unsur terpenting berita itu harus langsung disampaikan kepada pembaca.

Berita langsung ada juga yang disebut spot news, wartawan berada pada lokasi kejadian dan melaporkan kejadian itu kepada pembaca. Ketika wartawan tak berada di lokasi kejadian, wartawan tersebut harus meminjam persepsi orang lain terhadap kejadian tersebut. Melalui persepsi orang yang diwawancarai, wartawan menyusun kembali (merekonstruksi) kejadian dalam bentuk tulisan yang akan dijadikan berita.

Berita langsung diartikan sebagai hard news karena berita ini memuat fakta keras. Fakta keras yang dimaksud ialah fakta yang segera dapat diukur berdasarkan persepsi indrawi manusia.

Berita langsung mengutamakan aktualitas. Peristiwa yang baru saja terjadi akan menjadi bahan utama untuk berita langsung. Sedangkan peristiwa yang sudah lama terjadi tidak bernilai untuk dijadikan sebagai berita langsung.

Aktualitas peristiwa tergantung pada frekuensi media cetak itu terbit. Untuk koran harian, peristiwa itu dinyatakan aktual kalau kejadiannya kemarin. Sedangkan untuk radio, televisi, dan situs berita, peristiwa itu dinyatakan aktual kalau berita itu terjadi pada hari ini.

Bahan untuk berita langsung ialah peristiwa atau informasi penting yang menarik untuk diketahui masyarakat luas. Peristiwa yang dapat dijadikan berita langsung antara lain peristiwa kecelakaan lalu lintas, demonstrasi, bencana alam, penangkapan penjahat, putusan pengadilan, kebijakan/regulasi pemerintahan, wabah penyakit, dan fenomena alam seperti kekeringan.

Sedangkan informasi yang dapat dijadikan berita langsung ialah fakta sebagai jawaban dari pertanyaan (5W + 1 H), keterangan, pernyataan, pendapat sumber, dan identitas sumber. Wartawan tak memasukkan pendapat peribadi, keterangan tak benarm informasi tak bersumber jelas, atau desas-desus.
Bagaimana menuliskan berita langsung?
Penulisan berita diawali dengan menulis lead (intro atau teras berita). Itu kalimat atau alinea pertama berita. Pada lead langsung menekankan pada fakta penting dan baru. Pada lead ini empat pertanyaan dasar yaitu apa, di mana, bilamana, dan siapa sudah terjawab.

Kita kerap menghadapi persoalan yaitu 1) sudut pandang (angle), 2) fakta tak lengkap. 3) kalimat panjang, dan 4) kalimat sulit dipahami karena tak logis. Untuk mengatasinya dengan memakai pedoman ABC (accurate (tepat dan benar), brief (singkat), clear (jelas), complete (lengkap).

Jenis teras berita antara lain:
1. What lead. Peristiwa yang terjadi lebih menarik perhatian pembaca ketimbang orang yang berperan di dalam peristiwa itu. “Demonstrasi peringatan hari buruh di Indonesia, Senin (1/5), mengakibatkan kerugian sekitar Rp680 miliar. Kerugian itu akibat potensi penerimaan dan proses produksi perusahaan secara nasional terhenti selama sehari.” Judul Kerugian Akibat Demo Buruh Rp680 Miliar, Suara Pembaruan (2/5/2006).
2. Who lead. Orang yang ditonjolkan adalah orang yang terkenal. “Presiden didesak memberhentikan Maftuh Basyuni sebagai Menteri Agama. Maftuh dinilai lalai dalam kasus katering haji.” Judul Copot Maftuh Basyuni, Media Indonesia (6/1).
3. When lead. Waktu selalu muncul dalam berita langsung. Ada kalanya waktu ditonjolkan dengan alasan tertentu. Lead ini lebih menonjolkan kapan suatu peristiwa itu akan terjadi. “JAKARTA (Media): Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memprakirakan pada 6 sampai 12 Januari sejumlah wilayah perairan masih akan mengalami gelombang tinggi.” Judul: Fenomena Alam, Gelombang Tinggi masih akan Terjadi (Media Indonesia, 6/1).
4. Where lead. Lead ini menonjolkan tempat yang terkenal atau bermakna penting bagi pembaca.
“Sebanyak 4.863 warga korban gempa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mereka bertahan di tenda pengungsian karena rumah mereka rusak berat.” Judul Ribuan Warga Masih Tinggal di Pengungsian.” Media Indonesia (Kamis, 29/3).
5. Why lead. Lead ini lebih menonjolkan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Jenis lead ini jarang dipakai untuk berita langsung.
6. How lead. Lead ini lebih menonjolkan bagaimana suatu peristiwa itu (akan) terjadi. Lead ini jarang digunakan pada berita langsung.
Contoh berita dibawah ini laporan penulis dimuat di Media Indonesia. Apa? Bantuan kemanusiaan, Siapa? pengungsi korban bencana, Mengapa? Bantuan menumpuk di posko; pengungsi korban bencana kelaparan; Di mana? Di Gunungsitoli, Nias; Bilamana? Kemarin (karena tanggal penerbitan surat kabar itu Rabu 06 April 2005, berarti peristiwa itu sehari sebelumnya yakni Selasa 05 April 2005).

Media Indonesia, Rabu 06 April 2005
Bantuan Untuk Nias Hanya Menumpuk di Posko
GUNUNG SITOLI (Media): Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam gempa Nias masih menumpuk di Gunung Sitoli, Nias, dan Sibolga, Sumatra Utara. Warga yang kelaparan di berbagai desa mulai frustrasi dan berbondong-bondong ke posko meminta bantuan makanan.
Pendopo Bupati Nias di Gunung Sitoli terus dibanjiri warga dari berbagai desa kemarin. Wajah-wajah lesu dan pakaian lusuh begitu mewarnai kompleks pendopo itu. “Sejak bencana melanda negeri ini, kami baru dua kali makan dengan nasi. Selebihnya kami terpaksa memakan umbian dan daun-daun,” kata Nalo Lese, warga Desa Hili Gadu, Kecamatan Gunung Sitoli.
Rekannya, Pati Narepa, mengatakan banyak warga di kampungnya yang mulai kelaparan. Satu-satunya jalan, ujarnya, pergi ke kota untuk meminta bantuan ke posko-posko penanganan bencana.
Bupati Nias Binahati Bahea juga mengatakan kelaparan yang menimpa warganya bukan karena tidak ada persediaan bantuan pangan, tetapi hambatan proses pengiriman. “Desa-desa itu terisolasi karena poros jalan dan jembatan terputus. Satu-satunya penyaluran bantuan yang lebih cepat menggunakan helikopter, yang memerlukan biaya tinggi,” kata Binahati di Gunung Sitoli.
Pengangkutan bantuan, tambahnya, tidak mungkin dilakukan lewat laut karena harus memasuki wilayah darat dengan menempuh ruas jalan dan jembatan yang kini banyak tak dapat dilewati kendaraan. Barang bantuan juga menumpuk di Pelabuhan Sibolga. Jalur angkutan laut Sibolga-Gunung Sitoli dengan kapal tidak teratur karena maraknya praktik percaloan yang memanfaatkan situasi.
“Kondisi yang tidak kooperatif ini mengakibatkan pengangkutan bantuan dari Sibolga ke Gunung Sitoli lamban,” kata Dina Kartikasari, aktivis koalisi sejumlah LSM, kepada Media di Gunung Sitoli, kemarin.
Menurutnya, petugas pelabuhan dan kapal mengenakan tarif lebih mahal dari biasanya. Bahkan, pihak pelabuhan menetapkan tarif untuk satu truk yang membawa bantuan sebesar Rp1,5 juta. Itu pun belum ada jaminan akan segera mendapat kapal.
Mahalnya tarif angkutan kapal tersebut juga dirasakan Gema Nusa Jakarta dan DPUDT (Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid) Bandung. “Kami mengalami kesulitan mengangkut bantuan berupa sembako, obat-obatan, alat berat, genset, dan pompa air dari Sibolga ke Gunung Sitoli. Sulit mendapatkan kapal meski tarifnya cukup mahal,” kata Koordinator Gema Nusa-DPUDT Arlen Ara Guci.
Sekolah mulai
Di Gunung Sitoli, kegiatan belajar mengajar kemarin mulai berlangsung. Namun, sebagian besar siswa belajar di tenda-tenda karena sekitar 90% gedung sekolah di daerah itu hancur akibat gempa. Kegiatan belajar juga belum dapat dilakukan sepenuhnya karena banyak guru dan siswa yang turut eksodus ke Sibolga akibat isu akan ada tsunami.
Eksodus juga dilakukan warga pesisir di Aceh Singkil dan Padang, Sumatra Barat. Sebanyak 1.572 warga Kuala Baru, Aceh Singkil, dilaporkan telah melarikan diri ke hutan berbukit karena isu tsunami. Arus pengungsi dari sejumlah kawasan pantai barat di Sumatra Barat juga terus meningkat karena isu yang sama. (KN/Ant/X-7)

Feature (Berita Kisah)
Feature memiliki sifat faktual. Feature merupakan tulisan yang berdasarkan fakta. Tulisan ini menerangkan realitas sosial dengan cara bercerita. Feature di bawah ini menggambarkan korban bencana tsunami di Nias. Feature ini sengaja ditulis dengan memuat posisi lokasi bencana dan bagaimana kondisi menempuhnya. Alasanya, agar daerah ini menjadi perhatian dan jika ada yang ingin menempuhnya bisa membuat cara yang tepat agar tak terkendala dalam perjalanan.

Media Indonesia, 30 Desember 2004
Pengungsi Menanti Penyembuhan
SISARAHILI, perkampungan yang berada di sebelah barat Pulau Nias, berjarak 90 kilometer dari Gunung Sitoli, ibu kota Kabupaten Nias, Sumatra Utara (Sumut), kondisi jalannya rusak parah akibat diterjang gempa dan tsunami, Minggu (26/12).
Untuk menempuh ke daerah itu, butuh waktu delapan jam perjalanan pulang-pergi dengan menggunakan kendaraan sejenis jip. Di sepanjang jalan atau 30 km sebelum tiba di lokasi tampak bendera setengah tiang terpancang di depan rumah masing-masing penduduk. Bendera itu dinaikkan setengah tiang selama tiga hari sejak Selasa (28/12) pertanda penduduk menangis dan berkabung atas bencana tsunami yang menimpa Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumut.
Desa Sisarahili, Kecamatan Mandrehe merupakan daerah yang paling parah ditimpa bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Nias. Di sepanjang jalan, terdengar jeritan dan isak tangis. Mereka menangisi kepergian keluarganya yang meninggal atau hilang dalam bencana itu.
Mereka tampak frustrasi, karena sebagian di antara mereka kehilangan ayah, ibu, anak, suami, istri atau sanak keluarga yang lain. Ada pula yang sampai saat ini masih menunggu kabar keluarganya yang hilang. Di antara mereka ada yang turut mencari korban ke lokasi kejadian bersama petugas Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (PBP) Kabupaten Nias.
Keluarga korban yang ikut ke lokasi menjerit-jerit dan menangis sambil memanggil nama korban. ”Ina (Ibu)… Ina,” panggil seorang anak perempuan yang kehilangan ibunya di lokasi pencarian korban.
Sebagian lagi pasrah menunggu di tempat pengungsian di Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP). Hampir sebagian besar pengungsi itu mengalami gangguan psikologis dan trauma. Mereka juga menderita berbagai penyakit seperti demam, diare, batuk, dan flu.
Di posko inilah para pengungsi itu menunggu kabar keluarga mereka. Menurut catatan petugas posko masih ada 58 orang lagi yang hilang.
Kecemasan dan trauma membuat ratusan pengungsi di Posko ini tidak selera makan. Itulah yang dirasakan Miha, 45, salah seorang pengungsi yang kehilangan tiga anaknya. Seorang di antaranya belum ditemukan jenazahnya. “Saya juga kehilangan dua orang keponakan yang selama ini tinggal bersamaku,” kata ibu empat anak yang sudah lama ditinggal sang suami sambil menggendong bocah lelaki, satu-satunya yang selamat dari bencana.
Ia terlihat lesu dan sebentar-sebentar menangis. Perempuan berbadan kurus itu bingung. Ia ingin ikut mencari anak dan keponakannya, namun ia tak berdaya dan butuh perawatan. “Saya tidak selera makan,” katanya ketika pengungsi lainnya menyuguhkan sepiring nasi bercampur mi instan.
Kondisi Miha sangat memprihatinkan, ia butuh perawatan dan bantuan psikologis. Namun, sayangnya obat-obatan maupun tenaga psikologis tidak ada. “Mereka memang belum mendapatkan obat, karena persediaan obat habis,” kata seorang petugas kesehatan.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya dokter umum yang bertugas di posko tersebut. Sedih dan sakit itu yang mereka rasakan. Mereka kini menunggu penghiburan dari kaum rohaniwan. “Kami akan memberi siraman rohani segera. Selain itu kami juga menyediakan bantuan berupa uang, pakaian, dan makanan,” kata Matheus, seorang pastor bule yang bertugas di Gereja Katolik Salib Suci di Sisarahili.
Para pengungsi yang rawan serangan penyakit ini membutuhkan uluran tangan. Mereka membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan, serta tempat tinggal. (Kennorton Hutasoit/N-3)

Bahan Bacaan
Ashadi Siregar, dkk. Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa, LP3Y, Yogyakarta, 1998.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Elemen-elemen Jurnalisme. Terjemahan. ISAI, Jakarta, 2004.

Dewabrata A.M. Kalimat Jurnalistik, Panduan Mencermati Penulisan Berita. Kompas, Jakarta, 2004.

Luwi Ishwara. Seri Jurnalistik Kompas, Catatan-catatan Jurnalisme Dasar, Kompas, Jakarta 2005.

Maskun Iskandar dan Atmakusumah. Panduan Jurnalistik Praktis, Mendalami Penulisan Berita dan Feature, Memahami Etika dan Hukum Pers, LPDS, Jakarta, 2004.

Septiawan Santana. Jurnalisme Investigasi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.

Umar Nurzain. Penulisan Feature. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Valerie Miller dan Jane Covey. Pedoman Advokasi, Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2005.

TERIK matahari menambah kegerahan Natalina, 31, ketika mencari liquified petroleum gas (elpiji) untuk keperluan rumah tangga. Ia baru mendapatkan elpiji setelah mendatangi tiga kios pengecer di sekitar Perumnas Helvetia Medan.

Selain sulit mendapatkannya, Natalina juga mengeluhkan harga elpiji yang naik dari Rp52 ribu menjadi Rp65 ribu per tabung berisi 12 kg. Menurutnya, kenaikan harga itu terjadi sejak dua bulan terakhir.

“Kalau dihitung harga elpiji dan ongkos naik becak motor untuk mendapatkannya hingga berkeliling ke tiga bahkan empat tempat pengecer, harga per tabung bisa menjadi Rp70 ribu,” kata ibu rumah tangga anak satu itu kepada Media Indonesia di Medan , Sabtu, pekan lalu.
Kelangkaan elpiji ini juga dikeluhkan pihak distributor. D Manurung, distributor elpiji di Medan kesulitan mendapatkan elpiji sejak dua bulan terakhir. “Penjualan kami menurun dari 300 tabung menjadi seratusan tabung per bulan, karena tak ada barang (elpiji). Kalau kami tanya ke agen, mereka bilang persediaan elpiji di SPPBE nggak ada,” kata Manurung.

Berdasarkan catatan Pertamina Unit Pemasaran (UPms) I Medan jumlah pasokan elpiji ke stasiun pengisian pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) setiap bulan tidak ada pengurangan. Namun sejumlah SPPBE di Medan sudah kehabisan persediaan beberapa hari sebelum akhir bulan. Contohnya, SPPBE Jl Bunga Sakura, Tanjung Selamat Medan sudah kehabisan persediaan empat hari sebelum akhir bulan sejak dua bulan terakhir. “Selama dua bulan terakhir ini, jatah elpiji kami sudah habis terjual pada awal minggu keempat. Kadang kekosongan bisa sampai empat hari setiap bulan,” kata seorang pekerja SPPBE itu.

Pelaksana Kepala Humas PT Pertamina UPms I Medan Fitri Erika mengatakan pasokan gas elpiji normal. “Terjadinya kehabisan persediaan di titik pengecer itu kemungkinan diakibatkan terjadinya peningkatan permintaan gas elpiji sekitar 15 persen di Sumut,” katanya kepada Media Indonesia di Medan , beberapa waktu lalu.

Kebutuhan elpiji Sumut saat ini sekitar 150 metric ton per hari. Kebutuhan itu dapat dipenuhi dari pasokan gas Maruta Pangkalan Susu dan pasokan Dumai.

UPms I Medan mencatat tabung elpiji yang beredar di Sumut saat ini sebanyak 520 ribu berkapasitas 12 kg, 15 ribu berkapasitas 50 kg, dan 2.400 berkapasitas 6 kg. “Dengan adanya pertambahan permintaan gas sekitar 15 persen, tentu jumlah tabung ini akan kurang. Bukan berarti pasokan gas elpiji yang kurang,” katanya.
Penyelewengan

Kelangkaan elpiji di Sumut itu kemungkinan diakibatkan penyelewengan elpiji rumah tangga ke industri. Penyelewengan itu sangat mungkin terjadi karena adanya disparitas harga antara elpiji rumah tangga yaitu Rp5.250 per kg dan elpiji industri Rp5.852 per kg.
Bahkan tak tertutup kemungkinan akibat ulah ‘mafia’ yang menyelundupkannya ke Singapura melalui Batam. Modusnya, tabung kosong didatangkan dari Singapura lalu diisi di Batam. Kemudian tabung tersebut dibawa ke Singapura dalam keadaan penuh.

Manajer Penjualan PT Pertamina UPms I Medan Mochamad Chabib mengatakan pihaknya menemukan tiap bulan ribuan tabung elpiji kosong buatan Singapura beredar di Batam. “Sampai saat ini tabung elpiji palsu itu baru kami temukan di Batam, namun tak tertutup kemungkinan itu beredar di Sumut,” kata Chabib pada acara orientasi wartawan migas di Berastagi, Kamis pekan lalu.

Praktik pemindahan (pompa) dari tabung elpiji yang satu ke tabung lain begitu gampang dilakukan dengan menggunakan alat sederhana. “Alat pompa itu banyak dijual di Singapura dan harganya relatif murah. Praktik ini bisa saja terjadi di rumah-rumah atau lokasi tersembunyi yang belum terpantau hingga saat ini,” kata Chabib.

Selama ini UPms I Medan melakukan pemeriksaan di SPPBE, agen-agen, dan pengecer. Kalau tabung elpiji palsu ditemukan, pihak Pertamina langsung menyitanya. Namun, ‘mafia’ bisa saja mengecoh Pertamina dengan cara membeli elpiji pertamina lalu memindahkannya ke tabung palsu. Tabung palsu itu langsung dijual ke masyarakat atau dikirim langsung ke Singapura, sehingga tabung itu tak pernah masuk ke SPPBE.

Chabib mengharapkan semua pihak agar turut memantau peredaran tabung elpiji palsu. Ciri-ciri tabung palsu antara lain kalau diraba terasa kasar, tabung tersebut bukan buatan Pertamina, dan masa pembuatannya di atas lima tahun. “Kalau di Batam, tabung elpiji yang banyak beredar buatan Thailand atau Singapura dengan ukuran berkapasitas 12 kg dan 14 kg,” katanya.**

SAMIN JANTAN, 50. Penduduk desa Taiwan itu bekerja sebagai nelayan. Ia seorang penduduk miskin dari ratusan penduduk miskin yang ada di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Desa tempat tinggalnya sekitar 70 kilometer dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumut. Sejak kecil kehidupannya di tepi pantai pesisir Timur Kabupaten Serdang Bedagai. Pria berkulit hitam setinggi 160 meter berfostur sedang, itu telah melaut selama 30 tahun lebih.
“Sejak kecil saya tinggal di kampung ini. Kalau di rumah ini, kami tinggal setelah berkeluarga. Kami sudah tinggal puluhan tahun di sini,” kata pria berambut ikal dengan tipikal alis mata putih. Ia tinggal di sebuah rumah berukuran delapan meter persegi dengan dinding tepas. Atapnya rumbia. berlantai tanah. Penghasilannya tak mencukupi kebutuhan keluarga. Sebab ia baru bisa melaut kalau cuaca memungkinkan.

“Biasanya kalau cuaca bagus, tangkapan ikan lebih banyak. Itupun maksimal dapat Rp100 ribu per minggu. Kadang kalau badai, kami gigit jari. Hasil tangkapan ikan pun tak cukup membeli bahan bakar minyak (BBM). Kadang perkiraan kami meleset, kami perkirakan tak badai setelah di tengah laut ternyata badai,” katanya di Serdang Bedagai, Sabtu lalu.
Terdapat puluhan nelayan yang nasibnya hampir sama dengan Samin. Penghasilan mereka pas-pasan dan rumah mereka terbuat dari dinding tepas. Di tengah kemiskinan yang menimpa para nelayan itu, ada juga sejumlah rumah mewah beton yang menyilaukan bagi para nelayan.
Berdasarkan data Pemprov Sumut, terdapat sekitar 46.562 rumah tangga miskin atau sekitar 33,11 persen dari 140.623 rumah tangga yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan jumlah penduduk miskin sekitar 74.710 jiwa atau sekitar 12.34 persen dari 605.630 penduduk kabupaten tersebut.

Penduduk di sepanjang pantai yang bekerja sebagai nelayan merupakan kantong-kantor kemiskinan di Sumut. Penduduk miskin juga menyebar di daerah-daerah (25 kabupaten/kota) lainnya di Sumut. Selain nelayan, penduduk miskin lainnya bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan.

Jumlah penduduk miskin Sumut terus meningkat. Pada 2006 meningkat dari 1.806.060 jiwa menjadi 1.979.702 jiwa pada 2007. Saat ini (2007) penduduk miskin sekitar 15.66 persen dari total 12.64 juta jiwa penduduk Sumut.

Dari sudut jumlah, penduduk miskin terbanyak secara berurutan yaitu di Kabupaten Langkat (199.240 orang atau 19,65%), Kabupaten Simalungun (162.110 orang atau 19,39%), dan Medan (160.650 orang atau 7,77%).

Kalau dilihat dari persentase kemiskinan, kabupaten termiskin ialah Kabupaten Nias Selatan dengan persentase penduduk miskin sekitar 37.66% dengan jumlah rumah tangga miskin 39.339 rumah tangga atau sekitar 78,72% dari totak 49.975 rumah tangga. Urutan kedua ditempati Kabupaten Nias dengan persentase penduduk miskin 36,19% dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 61.660 rumah tangga atau sekitar 75,90% dari total 81.242 rumah tangga.

Seluruh Fraksi di DPRD Sumut (Fraksi Golkar, PDIP, PPP, PDS, PKS, FBR, dan PD) menyoroti persoalan kemiskinan ini. Mereka menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumut belum mengacu pada skala prioritas untuk mengentaskan kemiskinan.

“Sama sekali tidak ada keberpihakan Pemprov terhadap mereka (petani). Sebagai contoh pengadaan bibit kelapa sawit dan karet tak sampai Rp100 juta. Padahal belanja pegawai di Biro Keuangan Pemprov Sumut mencapai Rp3,5 miliar. Ini sangat ironis,” kata Juru Bicara Fraksi PPP Nailul Amali di Kantor DPRD Sumut, pekan lalu.

Pendapatan Daerah Pemprov Sumut 2007 Rp2.462,1 miliar (Rp2,4 triliun). Sedangkan Belanja Daerah Rp2.717,8 miliar (Rp2,7 triliun). RAPBD Sumut defisit Rp255,6 miliar. “Anggaran untuk sektor pertanian hanya sekitar Rp30 miliar. Untuk sektor perikanan dan kelautan tak lebih dari Rp20 miliar. Ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan Pemprov Sumut terhdap petani dan nelayan. Anggaran ini hanya segelintir dari APBD,” kata Hidayatullah, Anggota Panitia Anggaran DPRD Sumut dari Fraksi PKS.

Menurut Hidayatullah pihak politisi (DPRD) juga belum berpihak pada kepentingan rakyat, karena tak ada kesamaan persepsi mendesak Pemprov Sumut agar memrioritaskan pengentasan kemiskinan. “Sampai saat ini belum ada kesamaan persepsi yang menyatakan anggaran yang ideal untuk pengentasan kemiskinan dalam hal ini petani dan nelayan,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut RE Nainggolan berkilah bahwa prioritas utama Sumut ialah pembangunan infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur itu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumut,” katanya.**

MEDAN (kennortonhs): Pesawat Hawk 100/200 milik TNI AU, kemarin mengalami pecah ban saat landing (mendarat) di Bandara Polonia
Medan. Tak ada korban jiwa pada insiden itu.

Kepala Cabang Angkasa Pura (AP) II Bandara Polonia Medan Frido Frinaldo mengatakan insiden itu tak mengganggu penerbangan. “Begitu mengetahui insiden itu, petugas bandara menarik pesawat itu ke hanggar Lanud (Pangkalan Udara) TNI AU,” katanya kepada Media Indonesia di Medan, kemarin.

           

Insiden pecah ban bagian belakang sebelah kanan, itu sekitar pukul 15.03. Persisnya di landasan pacu run way 05. Landasan ini sempat mengalami kerusakan pada Minggu (6/5). Karena kerusakan landasan itu cukup mengkhawatir, bandara ditutup selama enam jam.

 

Namun Frido membantah kerusakan landasan pacu sebagai penyebab pecah ban pesawat Hawk itu.  “Pecah ban (pesawat Hawk) tak ada kaitannya dengan kerusakan landasan pacu. Kebetulan saja, isiden (pecah ban) itu di  run way 05. Landasan itu sudah kami perbaiki dan sudah layak digunakan,” kata Frido.

 

Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Pangkalan TNI AU Medan Lettu Sudjarwoto mengatakan pesawat Hawk itu terbang dari Pekanbaru. “Itu (pesawat tempur) dikendalikan pilot dari Pekanbaru. Pilotnya selamat,” katanya kepada Media Indonesia di Medan, kemarin.

 

Menurut  Sudjarwoto pesawat itu sudah sepuluh hari melakukan operasi di daerah Sumut. Sejak 30 April hingga 5 Mei pesawat itu  melakukan latihan cakrase/07. Kemudian sejak 5 Mei hingga 10 Mei mendatang pesawat-pesawat tempur itu melakukan operasi pengamatan selat Malaka.  

 

Informasi yang dihimpun Media Indonesia pesawat itu dikendalikan pilot Letkol (Penerbang) Lubis dan co-pilot Kolonel (Penerbang) SB Supriyadi yang juga Komandan Pangkalan  TNI AU
Medan. **

MEDAN (kennorton): Rapat DPRD Medan membahas kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak buruh PT Soechi Medan, kemarin ricuh. Kericuhan ‘perang’ mulut itu dipicu sikap Joni Sibuea selaku perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang selalu menyanggah setiap pernyataan anggota DPRD dengan sinis.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Medan dari Fraksi PKS Jamhur Abdullah dimulai sekitar pukul 11.00 Wib di ruang rapat anggaran. Hadir dalam pertemuan itu antara lain 12 orang buruh PT Soechi yang dipecat sepihak, Joni selaku Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Mediator, dan para Anggota Komisi B DPRD Medan. Namun pihak PT Soechi tak hadir dalam pertemuan itu.

Anggota Komisi B DPRD Medan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Joni sebagai mediator penanganan perselisihan antara buruh dan PT Soechi. Hampir seluruh pernyataan Joni menyalahkan pihak buruh. Ia tidak memberi kesempatan kepada pihak DPRD Medan dan buruh menyanggah pernyataannya.

Tiba gilirannya Anggota DPRD bertanya tentang kronologis PHK buruh PT Soechi, Joni malah menjawab yang tak ditanyakan. Joni juga selalu menyanggah pertanyaan DPRD dengan sinis sambil senyum, sekalipun pertanyaan itu belum selesai.
Sikap Joni membuat para Anggota DPRD tak senang. Menyikapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD Gusman Effendi dari Fraksi PPP meminta agar Joni bersikap sopan. Tapi, Joni balik menantang. “Kalau DPRD apa sudah hebat. Jangan macam-macam lah. Saya pun hebatnya ini,” kata Joni. Akhirnya rapat dihentikan karena suasana semakin tegang.
Gusman Effendi menilai sikap Disnaker telah melecehkan DPRD Medan. “Kami akan memanggil langsung Kepala Disnaker Medan untuk menjelaskan persoalan ini, karena anggotanya telah melecehkan DPRD Medan. Joni juga harus diperiksa berkaitan dengan kasus PHK sepihak ini. Jangan-jangan Joni menerima sesuatu dari pihak PT Soechi,” kata Gusman dengan nada curiga.
Charles Nababan selaku Ketua Serikat Pekerja Mandiri PT Soechi mengatakan pemecatan sepihak itu karena buruh membentuk serikat buruh. “Pihak PT Soechi mencari-cari alasan untuk memecat setiap buruh yang bergabung membentuk serikat pekerja. Buruh yang dipecat sebanyak 13 orang. Satu di antaranya dituduhkan kasus pelecehan. Selebihnya kasus meninggalkan pekerjaan saat jam kerja dan pemutasian tak wajar. Kami melihat ini sengaja direkayasa agar semua buruh yang bergabung dalam serikat buruh keluar dari perusahaan itu,” kata Charles.

Para buruh resmi membentuk SPM PT Soechi pada Agustus 2006 lalu. Sejak itu pihak PT Soechi melakukan penekanan-penekanan terhadap buruh yang bergabung dengan serikat tersebut antara lain pemutasian tak wajar dan tuduhan pelecehan seksual. Pada Februari 2007 lalu pihak PT Soechi memecat sepihak 13 buruh tanpa pesangon. Pemecatan itu juga tak sesuai mekanisme yang mengacu pada UU No.21 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan.**

KRONOLOGIS ZIARAH PANITIA PERINGATAN 100 TAHUN
KE BAKKARA DAN SOPOSURUNG

1. Sekitar pukul 00.00 WIB pada 27 April 2007 empat mobil kijang menjadi kenderaan menuju Bakkara dan Soposurung. Ada 14 orang dari kepanitiaan yang ikut dan berangkat dari Medan pagi hari itu dan di Siantar naik 1 orang menjelang pukul 03.00 WIB. Di antaranya sudah termasuk Raja Tonggo Tua Sinambela (sang cicit Raja Sisingamangaraja XII), Wilson Silaen (Wakil Ketua II), Denny Samosir (Sekretaris Umum), dr. Jhon Robert Simanjuntak (Wakil Ketua III), Miduk Hutabarat (Tapak Tilas), Stephanus (Bidang Dana/Sponsorship), Arius Simanjuntak (Sekretariat), Robin Tarihoran (Wakil Bendahara I), Partahi Hutagaol (Bidang Acara/Malam Pesona Budaya), Thompson Hs (Bidang Acara/Opera Batak), Mark Rehner (peneliti dari Virginia AS), Desmon Silitonga, ST (Sekretaris III)dan lain-lain. Sebelum ke Balige menjemput Tumpal Sitorus (Ketua Umum) sekitar satu jam berhenti di Panatapan Parapat sekaligus untuk menikmati kopi sambil memandang ke arah Danau Toba.

2. Sekitar Pukul 05.00 WIB rombongan panitia tiba di Balige dan langsung menuju rumah dinas Ketua DPRD Tobasa di bebukitan Soposurung. Sambutan Tumpal Sitorus pagi hari itu dilengkapi dengan suguhan minuman dan sarapan pagi sampai sekitar pukul 08.00. Sambil mempersiapkan kebutuhan menuju Bakkara, rombongan ditambah dengan tim Tobasa dua mobil. Masing-masing yang mendapatkan model pin dan T-shirt Peringatan 100 Tahun semakin bertambah. Rombongan mencapai 21 orang, di antaranya 2 wartawan lokal. Rombongan dipandu mobil yang bertanda bendera Sisingamangaraja.

3. Melewati Siborong-borong dan Doloksanggul, rombongan tiba di Bakkara sekitar pukul 10.00 WIB. Perjalanan dari Balige ke Bakkara ada 1,5 jam dan berjalan lancar dengan cuaca cerah. Tujuan pertama di Bakkara adalah menziarahi bekas Istana Kerajaan Sisingamangaraja di Lumbanraja. Sebelum memasuki bagian inti istana semua mobil diparkirkan di pelataran yang sudah dibangun oleh Pemkab Humbahas beberapa bulan lalu. Di bekas istana yang belum rampung-rampung pemugarannya itu masih berdiam beberapa keturunan Raja Sisingamangaraja. Merekalah yang menyambut rombongan dan mendaulat rencana panitia untuk menziarahi tempat-tempat lain yang terkait dengan Raja Sisingamangaraja. Sebelum menghadap bersama ke pusara Raja Sisingamangaraja XI yang terletak di inti istana itu kehadiran rombongan panitia disambut di rumah Raja Gomal Sinambela (almarhum). Sambutan tersebut dilakukan setelah rombongan tim Toba Sahuta Deliserdang melakukan prosesi parpangiron. Selain ke istana rombongan selanjutnya menuju situs Aek Sipangolu yang terletak ke arah jalan Muara. Biografi tempat yang sudah dijadikan salah satu tujuan wisata di Bakkara itu terkait dengan gajah tunggangan Raja Sisingamangaraja. Mata air bermineral di situs itu adalah bekas injakan kaki gajah tunggangan sang raja.

4. Rombongan kemudian menuju hutan Sulusulu setelah merasakan kesegaran dari pancuran Aek Sipangolu. Hutan Sulusulu adalah kiblat kerajaan karena di sanalah terdapat gua yang dikelilingi kayu sangkar madeha, spesis kayu yang jarang ditemukan di wilayah manapun di Tanah Batak. Di Gua Sulusulu itulah cikal bakal inkarnasi Raja Manghuntal, gelar untuk Sisingamangaraja I. Konon sang ibu Boru Pasaribu mendapat kunjungan Batara Guru, salah satu dewa dalam mitologi Batak. Di dalam gua itu suasana segar sangat terasa dan dapat dimasuki 4 -5 orang. Secara bergantian rombongan masuk ke dalam gua sambil berusaha berpose. Hampir satu jam menikmati suasana di sekitar gua, persiapan untuk meninggalkan Bakkara dilengkapi dengan mengambil beberapa objek seperti jalan di bebukitan ke arah Doloksanggul serta pemandangan lembah Bakkara yang dibelah sungai yang bermuara di Danau Toba. Sungai yang membelah Bakkara menjadi batas kampung dua induk marga. Bagian di sebelah Lumbanraja adalah kampung induk marga Siraja Oloan dan bagian yang terdapat hutan Sulu-sulu adalah kampung induk marga Marbun. Sinambela sebagai marga yang diemban Raja Sisingamangaraja adalah salah satu anak dari Siraja Oloan.

5. Rasa lapar dipuaskan di Doloksanggul dengan salah satu variasi lauknya daging kuda. Doloksanggul memang terkenal dengan masakan daging kudanya. Setelah bersantap itu rombongan panitia menuju makam Raja Sisingamangaraja XII di Soposurung. Waktu sudah mulai menjelang malam di Soposurung. Salah seorang keturunan Raja Sisingamangaraja XII mendampingi rombongan menghadap bagian inti makam. Ada dua tambak di makam Soposurung. Tambak pertama dan menjadi inti tertanda untuk Raja Sisingamangaraja XII dan dua orang putranya yang gugur pada 17 Juni 1907. Kedua putranya itu adalah Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Sedangkan tambak kedua di belakang makam pertama menjadi tanda untuk beberapa keturunan dan menantu yang ikut sebagian pada masa gerilya, termasuk Raja Karel Buntal dan Patuan Sori, kakek dan ayah Raja Tonggo Tua Sinambela.

6. Selesai ziarah ke makam itu, tujuan terakhir adalah Bale Pasogit Parmalim di Hutatinggi Laguboti. Tempat tersebut adalah pusat spiritual pengikut Sisingamangaraja setelah terorganisir kemudian oleh Raja Mulia Naipospos, seorang bekas parbaringin (pemimpin upacara ritual kuno Batak). Di Hutatinggi rombongan disambut oleh menantu Raja Mulia dan beberapa penganut Parmalim dan hampir satu jam bercengkerama di rumahnya. Kehadiran Raja Tonggo Tua bersama rombongan panitia dianggap mengobati sebagian rindu ibu tua dan pengikut di situ karena faktor ketaatan.

7. Sekitar pukul 21.00 WIB rombongan yang berangkat dari Medan kembali menuju Medan setelah rehat dan evaluasi beberapa saat di rumah ketua umum. Segala tujuan mulai tercapai untuk menguatkan segala rencana program yang sudah sekian minggu digodok di sekretariat panitia di Jalan Sisingamangaraja No. 132 A Medan. Rencana program panitia menjelang Peringatan 100 Tahun Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII pada 17 Juni mendatang sudah diurai dengan berbagai agenda seperti Malam Budaya (24 Mei 2007), Seminar (26 Mei 2007), Napak Tilas, Penghijauan, dan Pentas Keliling Opera Batak yang berjudul Srikandi Boru Lopian (5 – 16 Juni 2007) ke 9 kabupaten, Malam Renungan atau Taptu (16 Juni 2007) serta mengikuti Upacara Nasional di Makam Soposurung (17 Juni 2007). (Tomson HS)

MEDAN (kennortonhs.wordpress.com): Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara (Sumut), kemarin ditutup sementara karena landasan pacu (run way) mengalami kerusakan. Landasan yang digunakan untuk take off (terbang) dan landing (mendarat) terkelupas sehingga tidak layak digunakan.
Landasan yang rusak berada pada run way 05 dengan luas aspal yang terkelupas sekitar dua meter persegi. Akibatnya sekitar 12 penerbangan ke Bandara Polonia Medan dibatalkan. Pembatalan juga dilakukan terhadap lima penerbangan pesawat yang hendak berangkat dari Medan.
Penerbangan yang batal landing di Bandara Polonia antara lain Sriwijaya Air, Garuda 189, dan Riau Airlines dari Aceh. Juga Batavia Air dan Adam Air dari Jakarta batal landing.
Officer in Charge (OIC) Bandara Polonia Medan Johannes Gafar mengetahui kerusakan landasan pacu itu dari pihak radar sekitar pukul 13.40 Wib. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak berwenang, OIC akhirnya menyatakan penutupan Bandara Polonia Medan sekitar pukul 14.00 Wib. Penerbangan dibuka kembali setelah perbaikan selesai pada pukul 18.00 Wib. “Penyebab kerusakan diperkirakan karena landasan pacu sudah lama. Perbaikan kami perkirakan selesai pada pukul 18.00 Wib,” kata Gafar.
Kepala Administrasi Bandara Polonia Medan Yuli Sudoso membenarkan penutupan penerbangan Bandara Polonia Medan untuk sementara. “Karena kerusakan landasan pacu mengkhawatirkan, kami menyatakan Bandara Polonia Medan sementara ditutup,” katanya kepada Media Indonesia di Medan, kemarin.
Pengamatan Media Indonesia penerbangan mulai dibuka sekitar pukul 18.00 Wib. Pesawat yang pertama take off dari Bandara Polonia Medan ialah AirAsia sekitar pukul 18.02 Wib.
Sementara itu, ratusan penjemput penumpang pesawat di Bandara Polonia Medan mengeluhkan penundaan penerbangan akibat kerusakan landasan pacu tersebut. Yeni Feriani, 19, terpaksa menunggu ibunya sekitar enam jam di Bandara Polonia Medan. “Seharusnya ibu saya (Nani) penerbangan dari Batam sudah tiba di bandara ini sekitar pukul 16.00 Wib. Tapi karena kerusakan di bandara ini, Batavia Air yang ditumpangi ibu baru berangkat dari Batam sekitar pukul 20.00 Wib,” katanya.

MEDAN (Media): Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara (Sumut), kemarin ditutup sementara karena landasan pacu (run way) mengalami kerusakan. Landasan yang digunakan untuk take off (terbang) dan landing (mendarat) terkelupas sehingga tidak layak digunakan.
Landasan yang rusak berada pada run way 05 dengan luas aspal yang terkelupas sekitar dua meter persegi. Akibatnya sekitar 12 penerbangan ke Bandara Polonia Medan dibatalkan. Pembatalan juga dilakukan terhadap lima penerbangan pesawat yang hendak berangkat dari Medan.
Penerbangan yang batal landing di Bandara Polonia antara lain Sriwijaya Air, Garuda 189, dan Riau Airlines dari Aceh. Juga Batavia Air dan Adam Air dari Jakarta batal landing.
Officer in Charge (OIC) Bandara Polonia Medan Johannes Gafar mengetahui kerusakan landasan pacu itu dari pihak radar sekitar pukul 13.40 Wib. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak berwenang, OIC akhirnya menyatakan penutupan Bandara Polonia Medan sekitar pukul 14.00 Wib. Penerbangan dibuka kembali setelah perbaikan selesai pada pukul 18.00 Wib. “Penyebab kerusakan diperkirakan karena landasan pacu sudah lama. Perbaikan kami perkirakan selesai pada pukul 18.00 Wib,” kata Gafar.
Kepala Administrasi Bandara Polonia Medan Yuli Sudoso membenarkan penutupan penerbangan Bandara Polonia Medan untuk sementara. “Karena kerusakan landasan pacu mengkhawatirkan, kami menyatakan Bandara Polonia Medan sementara ditutup,” katanya kepada Media Indonesia di Medan, kemarin.
Pengamatan Media Indonesia penerbangan mulai dibuka sekitar pukul 18.00 Wib. Pesawat yang pertama take off dari Bandara Polonia Medan ialah AirAsia sekitar pukul 18.02 Wib.
Sementara itu, ratusan penjemput penumpang pesawat di Bandara Polonia Medan mengeluhkan penundaan penerbangan akibat kerusakan landasan pacu tersebut. Yeni Feriani, 19, terpaksa menunggu ibunya sekitar enam jam di Bandara Polonia Medan. “Seharusnya ibu saya (Nani) penerbangan dari Batam sudah tiba di bandara ini sekitar pukul 16.00 Wib. Tapi karena kerusakan di bandara ini, Batavia Air yang ditumpangi ibu baru berangkat dari Batam sekitar pukul 20.00 Wib,” katanya.**

MEDAN (Kennortonhs.wordpress.com): Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara (Sumut), kemarin ditutup sementara karena landasan pacu (run way) mengalami kerusakan. Landasan yang digunakan untuk take off (terbang) dan landing (mendarat) terkelupas sehingga tidak layak digunakan.

Landasan yang rusak berada pada run way 05 dengan luas aspal yang terkelupas sekitar dua meter persegi. Akibatnya sekitar 12 penerbangan ke Bandara Polonia Medan dibatalkan. Pembatalan juga dilakukan terhadap lima penerbangan pesawat yang hendak berangkat dari Medan.

Penerbangan yang batal landing di Bandara Polonia antara lain Sriwijaya Air, Garuda 189, dan Riau Airlines dari Aceh. Juga Batavia Air dan Adam Air dari Jakarta batal landing.

Officer in Charge (OIC) Bandara Polonia Medan Johannes Gafar mengetahui kerusakan landasan pacu itu dari pihak radar sekitar pukul 13.40 Wib. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak berwenang, OIC akhirnya menyatakan penutupan Bandara Polonia Medan sekitar pukul 14.00 Wib. Penerbangan dibuka kembali setelah perbaikan selesai pada pukul 18.00 Wib. “Penyebab kerusakan diperkirakan karena landasan pacu sudah lama. Perbaikan kami perkirakan selesai pada pukul 18.00 Wib,” kata Gafar.

Kepala Administrasi Bandara Polonia Medan Yuli Sudoso membenarkan penutupan penerbangan Bandara Polonia Medan untuk sementara. “Karena kerusakan landasan pacu mengkhawatirkan, kami menyatakan Bandara Polonia Medan sementara ditutup,” katanya kepada Media Indonesia di Medan, kemarin.

Pengamatan Media Indonesia penerbangan mulai dibuka sekitar pukul 18.00 Wib. Pesawat yang pertama take off dari Bandara Polonia Medan ialah AirAsia sekitar pukul 18.02 Wib.

Sementara itu, ratusan penjemput penumpang pesawat di Bandara Polonia Medan mengeluhkan penundaan penerbangan akibat kerusakan landasan pacu tersebut. Yeni Feriani, 19, terpaksa menunggu ibunya sekitar enam jam di Bandara Polonia Medan. “Seharusnya ibu saya (Nani) penerbangan dari Batam sudah tiba di bandara ini sekitar pukul 16.00 Wib. Tapi karena kerusakan di bandara ini, Batavia Air yang ditumpangi ibu baru berangkat dari Batam sekitar pukul 20.00 Wib,” katanya. **

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.