Archive for November, 2008
KPU Siap Dipanggil Bawaslu
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) siap dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Itu dikatakan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di kantor KPU, Jakarta, kemarin.
Hafiz mengatakan dirinya akan mengikuti saja apabila Bawaslu memanggil dirinya. ”Itu boleh, kami mengikuti aja, kalau memang dipanggil. Kalau mereka mau DPT yang dulu, dipakai yang dulu. Ada [...]
DPT Pemilu 2009 Berubah Lagi
JUMLAH Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar Negeri seanyak 1.509.892 pemilih dan dalam negeri sebanyak 169.558.775. Sehingga total pemilih menjadi 171.068.667 pemilih.
“Kalau melihat angka ini, dibandingkan dengan angka yang didapatkan beberapa waktu lalu sesuai SK 383/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 24 Oktober 2008, ada perbedaan, dan terlihat ada penurunan. Ini disebabkan oleh karena entri data di daerah, itu [...]
Menpora Minta Dirinya Segera Diperiksa Bawaslu
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault meminta dirinya segera diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait iklan kampanye terselubung. Itu dikatakan Adhyaksa saat mendatangi kantor Bawaslu di Jakarta, kemarin.
“Saya minta diperiksa, tolong materi (iklan) ini dilihat apakah menyalahi ketentuan yang ada. Saya hargai laporan Ketua Pemuda Muhammadiyah (Izzul Muslimin). Ini sebagai bentuk pemberdayaan politik,” kata [...]
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )KPU Sosialiasi Lewat Buletin Jumat
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berencana menyosialisasikan Pemilu 2009 melalui buletin Jumat dan buletin gereja. Buletin itu akan dibagikan usai solat Jumat, kebaktian gereja Minggu, dan pada acara-acara kegamaan lainnya.
“Ini hal yang menarik. Meski anggaran terbatas hanya Rp100 juta per KPU provinsi, KPU bisa menggunakan buletin Jumat dan buletin gereja,” kata anggota KPU [...]
Delapan Caleg Berstatus Komisaris BUMN Tidak Sah
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan delapan caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang masih berstatus komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekalipun tidak dicoret dari DCT, apabila terpilih mereka tidak dapat ditetapkan karena tidak memenuhi syarat.
“Kami sudah meneliti delapan berkas caleg yang masih berstatus karyawan dan komisaris BUMN. Kami mencatat Bravo MA Karlio caleg PPP [...]
Hanya 2% Mendapat Informasi Pemilu 2009
HASIL survei KPU bekerjasama dengan Polling Centre yang didanai International Foundation for Election Systems (IFES) menemukan hanya 2% responden mendapat informasi yang banyak tentang Pemilu 2009. Suveri prapemilu dengan jumlah responden 2.500 orang itu dilakukan Agustus hingga September 2008.
Hasil survei yang diumumkan pada Agustus lalu menyebutkan sekitar 26% tidak mendapat informasi tentang Pemilu 2009, 54% [...]
Komik Politik Nurul Arifin Dilarang Disosialiasikan di Sekolah
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melarang komik politik untuk pemilih pemula berjudul putih abu-bu pemilu disosialisasikan ke sekolah. Pasalnya, komik tersebut mengampanyekan Nurul Arifin sebagai caleg Partai Golkar.
“Dia (Nurul Arifin) atau guru tidak bisa menyosialisasikan komik itu ke sekolah. Kalau itu dilakukan itu melanggar aturan kampanye karena komik itu memuat nurul sebagai caleg Partai Golkar,” kata [...]
Audit Dana Kampanye Sah Dilakukan Secara Sampling
AUDIT dana kampanye Pemilu 2009 secara sampling sah saja dilakukan untuk mengatasi masalah terbatasnya jumlah auditor dan waktu audit. Hal serupa juga dilakukan pada Pemilu 2004 silam.
“Jumlah laporan (entitas) dana kampanye kan cukup banyak. Padahal, jumlah auditor dan waktu yang tersedia untuk mengauditnya terbatas. KPU bisa saja mengatasi masalah ini dengan melakukan audit secara sampling. [...]
Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )KPU Abaikan Peran Masyarakat Awasi Tender Logistik
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengabaikan masyarakat terhadap proses teder logistik Pemilu 2009. Masalahnya, KPU tertutup dan tidak mengumumkan proses tender dan peserta tender yang mendaftar.
”Saya kira KPU semakin memperlihatkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, semakin kuat indikasi permainan-permainan yang berimplikasi penyimpangan dan akhirnya korupsi. Ketika KPU menutup informasi pengadaan barang dan jasa, ini mengangkangi [...]
