Manajemen Regional Danau Toba untuk Bangkitkan Wisata
SAMOSIR (@ken): Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Muhammad Lukman Edy meresmikan Forum Manajemen Regional Danau Toba (Lake Toba Regional Management/LTRM) di Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut), kemarin. Itu untuk membangkitkan pariwisata Danau Toba yang sejak krisis moneter 1998 kawasan pariwisata itu terus terpuruk.
Kementerian PDT juga mendanai organisasi bentukan tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba dan menjadikan kegiatan-kegiatan di Danau Toba sebagai even nasional yang promosinya dilakukan pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan tekad bersama tujuh bupati yang memiliki wewenang dalam otonomi daerah yang ingin mewujudkan kemajuan bersama saling menguntungkan ini, dalam waktu dekat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan ekonomi wilayah ini secara signifikan,” kata Edy di Sekretariat Forum LTRM di pinggir Danau Toba, Kelurahan Tutuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Samosir.
Kabupaten yang bergabung dalam LTRM itu ialah Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, Dairi, Toba Samosir, dan Humbang Hasundutan. Dua di antaranya kabupaten tertinggal yakni Kabupaten Samosir dan Dairi. Hadir dalam acara itu antara lain Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Dairi MP Tumanggor, dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Frans Sihombing.
Di masa lalu, ujar Edy, kerjasama regional peluncurannya dilakukan dengan pendekatan top-down atau keputusan dari pusat, sehingga tak memberi peluang kepada daerah untuk melakukan inisiatif, kreativitas, inovasi, dan memperhatikan kepentingan local. Akibatnya banyak manajemen regional tak jalan seperti harapan semula. Salah satu contoh ialah pembentukan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPED) di daerah-daerah.
“Kaitannya, para bupati di kawasan Danau Toba hari ini, telah mengambil inisiatif untuk melakukan kerjasama dalam bentuk regional manajemen. Kementerian PDT memfasilitasi termasuk pendanaan organisasi dalam waktu tertentu agar kerjasama ini terwujud dalam bentuk sinergis dan berkelanjutan. Strategi pembangunan seperti ini sangat tepat untuk menjawab tantangan global dan era desentralisasi yakni dilaksanakan melalui pendekatan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi yang menciptakan kebulatan komitmen berdasarkan kesamaan kebutuhan dan kepentingan,” katanya.
Edi mengharapkan LTRM memunyai daya ungkit melakukan eksploitasi potensi unggulan yang dimiliki kawasan Danau Toba secara optimal. “Ini kita harapkan dapat meningkatkan nilai tambah yang cukup berarti bagi peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di kawasan ini,” katanya.
Bupati Samosir Mangindar Simbolon selaku Ketua Forum LTRM mengatakan manajemen LTRM mulai direkrut tahun ini. “Manajemen LTRM dipimpin seorang professional yang memiliki kompetensi di bidang manajemen bidang pembangunan termasuk bidang pariwisata yang mulai efektif bekerja pada 2008 mendatang,” katanya.
Asosiasi Bupati Daerah Tertinggal Bupati Dairi MP Tumanggor selaku Anggota Forum LTRM mengusulkan kepada Menteri PDT agar membentuk asosiasi bupati daerah tertinggal. “Wadah itu akan strategis sebagai percepatan untuk pembangunan kabupaten-kabupaen tertinggal di Indonesia. Wadah itu dapat berfungsi antara lain tempat saling tukar informasi antarbupati daerah tertinggal dalam hal strategi pembangunan,” kata Tumanggor. Usulan itu direspon positif oleh Menteri PDT Lukman Edy. “Saya mendukung dan bersedia memfasilitasi pertemuan-pertemuan antarbupati daerah tertinggal untuk membentuk wadah itu. Saya akan siapkan tempat untuk pertemuan itu,” katanya.**
apakah tidak sebaiknya di tanya kenginan masyarakat untuk memmajukan pariwisata, dan melibatkan masyarakat secara langsung, karena rasa memeliki akan danau toba saya rasa tinggi bagi masyarakat,mungkin dengan mendirikan PKBM(pusat kegiatan masyarakat), diaman masyarakat selain terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata tersebut, mereka juga diajarkan banyak hal tentang berbagai kegiatan atau teori tentang kehidupan pariwisata yang baik
friska
Juli 9, 2007
good job
jonro
September 2, 2007
sangat bagus jika memng untuk memajukan kabupaten tertinggal dengan pendekatan regional…tetapi satu hal yang perlu diketahui bahwa pemerintah juga harus mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, dengan demikian regional management yang diakukan akan lebih tepat sasaran. perencanaan partisipatif (participative planning) dapat dilakakan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan dapat diketahui strategi apa untuk memcahkan masalah utama di kabutaen2 tersebut….itu menurut saya…terima kasih
nani
November 6, 2007
terimakasih komentar Friska, Jonro dan Nani. Saya sangat sependapat membangun pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Kalau kita cermati ketidakberhasilan pembangunan pariwisata kita diakibatkan perencanaan dan pengelolaan yang tak tepat karena tak melibatkan masyarakat setempat sebagai pemangku amanah. Ironisnya, saya beri ilustrasi, andai kata ada dana pengembangan pariwisata Danau Toba Rp1 miliar, uang itu akan dihabiskan para birokrat kita untuk 20% untuk membuat seminar-seminar di hotel, 20% untuk studi banding, 20% untuk penyusunan anggaran (musrembang, pembahasan anggaran di eksekutif dan dewan, biaya pertemuan dengan calon pemenang tender apabila proyek sah dianggarkan), 20% untuk biaya pelelangan, penyediaan dokumen lelang, fee untuk pimpinan proyek, dan 15% untuk biaya administrasi. Secuil lagi yakni sekitar 5% dari dari total anggaran Rp1 miliar atau sekitar Rp50 juta lah yang direaliasikan ke lapangan. Ini ilustrasi perlu kebenarannya dicek, untuk mencek itu seluruh warga negara sesuai amanah UU No 31 tentang pemberantasan korupsi, harus berpartisipasi memberantas korupsi. Jangan-jangan kehadiran konsep-konsep pemerintah yang kelihatan indah hanya untuk kepentingan sekelompok yang bisa menyemarakkan praktik kkn.
kennortonhs
November 6, 2007
Menarik sekali komentarnya dari kawan-kawan untuk pengembangan pariwisata danau toba.
Menurut saya kita tetap harus berpikir secara rasional dan positif bahwa pengembangan suatu kawasan pariwisata itu merupakan tanggung jawab kita semua, mulai dari masyarakat yang mendapatkan dampak langsung dari suatu industri, pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan keharusan utk membangun daerahnya, akademisi dan lsm yang mengawasi dan mengingatkan pemerintah maupun masyarakat mengenai tujuan arah, kemudian pemerintah propinsi, pemerintah pusat, dsb.
Kalau mau jujur, negara kita telah memiliki begitu banyak instrumen yang saya bilang sangat2 baik digunakan dalam pengembangan daerah, masalahnya adalah pada komunikasi, koordinasi dan komitmen manusianya.
Seperti telah dikatakan, walaupun terjadi masalah, kita tetap harus berpikir dan bertindak secara positif, karena hanya hal itulah yang dapat membangun bangsa Indonesia. Saya sangat setuju kalau masing2 pihak yang berkepentingan mulai dibagi2 tugasnya, apa tugas masyarakat, tugas akademisi, tugas eksekutif tingkat daerah, propinsi dan pusat, tugas legislatif tingkat daerah, propinsi dan pusat, kemudian berkomunikasi, sehingga tidak ada salah tafsir dan lain sebagainya.
Tapi itu hanya masukan saja, karena memang tidak mudah mengelola obyek wisata disuatu daerah, apalagi kalau kita bicara tingkat propinsi dan pusat, tapi tetap berpikir secara positif, kalau bukan KITA yang BERUPAYA siapa lagi
Ade Paul L
Desember 3, 2007