MEDAN (@ken): Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Rudolf M Pardede mengajukan Wakil Bupati Makmur Saleh Barasa kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar dijadikan sebagai Bupati Pakpak Bharat definitif. Itu mengacu pada keputusan paripurna DPRD Pakpak Bharat yang menyatakan bupati setempat almarhum Muger Hery Immanuel Berutu berhalangan tetap sejak 27 April 2007 karena meninggal dunia.

“Keputusan DPRD Pakpak Bharat dan Pengajuan Gubernur Sumut tersebut sebagai legalisasi bagi Mendagri untuk membuat surat keputusan pengangkatan Wakil Bupati Makmur Saleh Barasa menjadi Bupati Pakpak Bharat definitif periode 2005-2010. Itu sudah dikonfirmasi kepada Assisten I Setda Pemprov Sumut Hasiholan Silaen,” kata Kepala Badan Infokom Provinsi Sumut Eddy Syofian di Medan, kemarin.

Eddy mengatakan posisi jabatan Wakil Bupati selanjutnya setelah keluar surat keputusan Mendagri yang akan menetapkan Makmur Saleh sebagai bupati definitive. “Itu telah diatur secara tegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala daerah, yang merupakan peraturan organik UU Nomor 35 Tahun 2005,” katanya.

Dalam peraturan yang telah mengakomodasi ketentuan hasil mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (Polkadasung) oleh rakyat tersebut, ujar Edy, jelas diatur apabila kepala daerah berhalangan tetap maka secara otomatis wakilnya ditetapkan menjadi kepala daerah untuk meneruskan priode berjalan.

“Selanjutnya untuk mengisi jabatan wakil kepala daerah yang lowong maka setelah keluar penetapan wakil bupati menjadi bupati definitif oleh Mendagri kemudian partai politik (parpol) yang mengajukan pasangan calon tersebut pada Pilkada yang lalu akan mengusulkan dua nama calon wakil bupati untuk dipilih salah satunya oleh DPRD setempat untuk diteruskan kepada Mendagri melalui gubernur,” katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Irham Buana Nasution mengatakan pengisian jabatan wakil kepala daerah di atas 18 bulan sebelum berakhir periodeisasi wajib hukumnya menurutnya ketentuan. “Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengisi jabatan wakil yang kosong tersebut dan ini adalah hak parpol. Apabila pemerintah kabupaten tidak mengisinya berarti Pemkab tersebut tidak mematuhi ketentuan undang-undang,” ujarnya.

Ditanya bagaimana seandainya DPRD tidak mau memproses pengisian jabatan wakil dimaksud Irham Buana mengemukakan yang penting parpol yang dulu mengajukan paket ini ajukan saja dua nama pengganti kepada DPRD dan bagi DPRD adalah suatu kewajiban untuk memprosesnya. “Jadi setelah parpol mengajukan dua nama, jika DPRD tidak memproses, Mendagri tentu akan dapat mengambil sikap,” ujarnya.**

About these ads