Bupati Toba Samosir Dinyatakan Tersangka Dugaan Korupsi Rp3 Miliar

MEDAN (@ken): Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) mulai menyidik kasus dugaan korupsi Bupati Toba Samosir Monang Sitorus senilai Rp3 miliar. Dana itu diduga diambil Monang Sitorus secara bertahap dari Kas Daerah 2006 dengan alasan biaya panjar pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Direktur Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Sumut Komisaris Besar (Kombes) Ronie F Sonpie mengatakan pihaknya telah memintai keterangan sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pengumpulan bukti-bukti juga sedang dilakukan pihak Polda.

            “Kalau bukti-bukti dan keterangan saksi sudah cukup, kami akan memohon izin kepada Presiden untuk dapat memanggil Bupati Tobasa (Monang Sitorus) selaku tersangka,” kata Sonpie kepada @ken di Medan, kemarin.

Direktorat Reskrim (Ditreskrim) Polda Sumut telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Monang Sitorus (Bupati Toba Samosir) kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut pada 16 Mei 2007 lalu.

SPDP menyatakan bahwa pada 5 Juli 2006 pihak Ditreskrim telah mulai menyidik kasus tindak pidana yang melibatkan tersangka Monang Sitorus. Monang Sitorus selaku Bupati diduga melakukan perbuatan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan  menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara dengan cara melakukan pengeluaran uang dari Kas Daerah sebesar Rp3 miliar untuk kepentingan pribadi membeli cek perjalanan BRI. Hal ini perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 UU Nomor 20 Tahun  2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Humas Kejati Sumut AJ Ketaren mengatakan pihaknya telah menerima SPDP kasus dugaan korupsi tersangka Monang Sitorus. “Dengan adanya
surat SPDP ini, Monang Sitorus sudah dinyatakan tersangka,” katanya kepada @ken di Medan, kemarin.

Sudiarto Tampubolon dari Kantor Hukum Investigasi selaku pelapor  mengharapkan pihak aparat hukum serius menangani kasus dugaan korupsi Bupati Monang Sitorus. “Kasus dugaan korupsi yang kami laporkan sesuai dengan amanah undang-undang (UU Nomor 31 Tahun 1999) yang berlaku yang menyebutkan partisipasi warga negara untuk memerangi korupsi,” katanya di
Medan.**